Jawa Timur Perkuat Kedaulatan Pangan Nasional: Melindungi Lumbung Ternak dari Ancaman PMK

Provinsi Jawa Timur memegang peranan krusial dalam menopang kedaulatan pangan nasional, terutama melalui potensi sektor peternakannya yang sangat besar. Kontribusi signifikan ini tidak hanya terbatas pada hasil pertanian, tetapi juga pada produksi protein hewani yang vital bagi masyarakat.

Dengan angka kelahiran sapi yang mencapai 1,2 juta ekor pada 31 Desember 2023, Jawa Timur menyumbang 52 persen dari total kelahiran sapi nasional. Data ini menegaskan posisi provinsi sebagai lumbung ternak utama di Indonesia.

Namun, upaya menjaga status ini tidak luput dari tantangan serius, seperti wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat dengan percepatan vaksinasi massal untuk melindungi populasi ternak dan memastikan keberlanjutan Kedaulatan Pangan Jawa Timur.

Sektor peternakan Jawa Timur secara konsisten menduduki posisi terdepan di Indonesia, jauh melampaui provinsi lain seperti Jawa Tengah. Populasi ternak sapi perah di Jatim mencapai 292.265 ekor pada tahun 2024, sementara sapi potong mencapai 3,11 juta ekor.

Berdasarkan data Statistik Indonesia 2025, Jawa Timur menyumbang 26 persen populasi sapi potong nasional dan 60 persen sapi perah. Selain itu, provinsi ini juga berkontribusi 32 persen populasi kambing, 33 persen produksi telur ayam ras, serta menyuplai 20 persen kebutuhan daging nasional, 32 persen telur, dan 60 persen susu nasional.

Untuk terus memacu produktivitas dan mencapai swasembada daging nasional pada tahun 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan (GSPIB) 2025. Program ini melibatkan 38 kabupaten/kota untuk memaksimalkan inseminasi buatan (IB) pada sapi dengan fokus utama meningkatkan populasi dan kualitas genetik ternak secara masif.

Keberhasilan program IB di Jawa Timur bahkan telah diakui Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada tahun 2025. Rekor tersebut diberikan atas inseminasi buatan pada 1.099.397 ekor sapi dalam kurun waktu satu tahun, menunjukkan komitmen provinsi dalam meningkatkan populasi dan kualitas genetik ternak demi Kedaulatan Pangan Jawa Timur.

Di tengah capaian gemilang, sektor peternakan Jawa Timur menghadapi tantangan serius berupa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak. Kasus PMK mengalami lonjakan signifikan sejak 8 Desember 2024 dan mencapai puncak pada 29 Desember 2024 dengan 588 kasus baru dalam sehari, hingga harus menutup dua pasar hewan di Ponorogo dan Tulungagung.

Penyebaran PMK dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tingginya mobilitas ternak menjelang Idul Adha, perubahan cuaca ekstrem yang melemahkan imun hewan, serta masuknya hewan baru yang belum divaksinasi. Data Dinas Peternakan Jatim per 27 Januari 2026 mencatat adanya 927 kasus PMK tersebar di 38 kabupaten/kota, meliputi 242 ekor sapi dinyatakan sembuh, 672 ekor sakit, delapan ekor sapi mati, dan lima ekor dipotong paksa.

Menanggapi lonjakan kasus ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat dengan mengimplementasikan percepatan vaksinasi massal sebagai langkah pengendalian. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah ini mengingat peran provinsi sebagai salah satu lumbung ternak nasional.

Sebanyak 453 ribu dosis vaksin PMK tahap pertama didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dengan target penyelesaian hingga September 2026. Kementerian Pertanian (Kementan) juga mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Jawa Timur pada tahun 2026, menunjukkan dukungan penuh pemerintah pusat dalam menjaga Kedaulatan Pangan Jawa Timur.

Selain vaksinasi, upaya pengendalian PMK di Jawa Timur diperkuat melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, dan edukasi berkelanjutan kepada para peternak. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk mendukung program ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan berbagai pihak. BPBD, aparat kewilayahan, TNI, dan Polri akan berkolaborasi dalam penanganan di lapangan serta melibatkan aparat kelurahan, kecamatan, babinsa, dan bhabinkamtibmas dalam memantau dan mendampingi peternak.

Perlindungan hewan ternak sangat vital untuk ketahanan pangan nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Ketersediaan protein hewani lokal yang memadai tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga mendukung program penurunan angka stunting dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah-langkah ini selaras dengan Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) dari Kementerian Pertanian. Program ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadikan Jawa Timur motor penggerak Kedaulatan Pangan Jawa Timur.

Sumber: AntaraNews