Merdeka.com - Setelah sempat bersitegang lebih dari lima jam, akhirnya upaya Satpol PP melakukan pengosongan SDN Pondokcina 1 gagal, Minggu (11/12). Sejak pagi, petugas sudah berupaya melakukan komunikasi dengan wali murid yang bertahan sejak semalam. Namun tak menemui titik sepakat terkait pengosongan lahan.

Wali murid yang ada di dalam area sekolah tidak memperbolehkan petugas masuk. Satpol PP Kota Depok mendapat perintah untuk melakukan pendampingan pengamanan, pemusnahan bangunan aset SDN Pondokcina 1 yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Depok, Lienda Ratnanurdianny.

"Ditunda dulu melihat situasi kondisi, arahan pimpinan kemudian masukan dari aparat keamanan. Dan Kami juga sangat menjaga jangan sampai ada tindakan yang tidak kondusif. Jangan sampai ada tindakan represif," katanya, Minggu (11/12).

Lienda menuturkan, pihaknya hanya sebagai pendamping dari Dinas Pendidikan yang ditugaskan melakukan pengosongan lahan aset. Lienda sudah dengan berbagai upaya berbicara dengan wali murid agar bisa masuk. Namun tidak selangkah pun dirinya bisa masuk.

Sejak mulai datang sekitar pukul 05.47 WIB, petugas sudah berupaya melakukan dialog. Di sisi lain, wali murid juga bersatu agar barisan tidak ditembus petugas.

Dialog Jadi Panas

Dialog yang mulanya berjalan pelan, tiba-tiba menjadi panas ketika perwakilan Dinas Pendidikan Kota Depok datang untuk menemui wali murid. Ketegangan pun terjadi ketika pihak Pemerintah Kota Depok menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pengosongan lahan. Hingga akhirnya Lienda pun harus berhadapan sendirian dengan wali murid melalui pagar gerbang sekolah.

"Kami bukan orang aset. Saya panggil orang aset ke sini ya karena bukan kewenangan saya menerangkan soal aset," ujarnya pada wali murid.

Namun penjelasan Lienda sama sekali tidak digubris wali murid. Mereka tetap tidak membukakan pintu gerbang untuk petugas. Bahkan Lienda diminta untuk mundur dan pergi.

"Saya sudah sampaikan, kepentingan saya adalah mengawal Disdik," tegasnya.

Dikatakan dia, dialog alot yang terjadi hari ini karena wali murid memiliki persepsi masing-masing mengenai aset lahan sekolah tersebut. Sehingga ada bagian yang tidak sinkron dan harus dibuat satu persepsi terlebih dahulu.

"Dialog sudah alot dari tadi, ini kan harus melihat kondisinya. Kalau persepsi masing-maisng belum nyambung, ini harus ada yang disambungkan lagi, harus ada media forum untuk bisa berdialog," ujarnya.

Tak Pakai Cara Represif

Lienda akhirnya menarik mundur pasukannya karena melihat situasi yang sudah tidak memungkinkan. Pihaknya memang punya kuasa untuk memaksa masuk karena lahan tersebut adalah aset pemerintah. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

"Kalau kita dipaksakan masuk, kalaupun kita punya kewenangan karena ini aset pemerintah, kita aparat pemerintah yang resmi. Namun melihat kondisi dan menjaga situasi tetap kondusif, maka kita buka komunikasi, daripada sekarang komunikasinya di jalan tidak ada ujungnya. Oleh karena itu, setelah mendapatkan arahan harapan mereka untuk diajak dialog itu diakomodir. Tentang waktu pelaksanaannya kapan, mereka (wali murid) juga akan berdialog dulu. Kami siap saja," ungkapnya.

Lienda menuturkan, pengosongan lahan ini adalah persiapan untuk pemusnahan aset. Pemusnahan aset itu harus dilakukan karena aset atau bangunan ini (SDN Pondokcina 1) berdiri di atas lahan yang sudah beralihperuntukannya. Dari peruntukan pendidikan ke peruntukan masjid.

"Intinya, kami di sini mengawal menjaga dan mengupayakan Disdik untuk bisa mengamankan aset yang masih ada di ruang kelas itu untuk dipindahkan ke SD yang nanti dipergunakan untuk belajar anak-anak," ujarnya.

Sementara itu, wali murid sudah berjaga sejak beberapa hari sebelum eksekusi pengosongan lahan hari ini. Terlebih semalam, sangat banyak wali murid yang berjaga bahkan menginap di lokasi. Mereka tidak ingin kecolongan ada petugas yang masuk dan mengambil aset dari sekolah tersebut.

Anak Dibully

Hendro, salah satu wali murid mengaku tidak keberatan dengan relokasi. Hanya saja dia meminta agar Pemkot Depok menyediakan tempat belajar yang representatif untuk siswa SDN Pondokcina 1. Selain itu juga, wali murid meminta siswa tidak dipindah di dua sekolah berbeda. Karena hal itu menimbulkan tindakan perundungan.

"Anak saya di bully. Dikatain sekolahnya digusur. Ini sudah mempengaruhi psikologi anak," katanya.

Lokasi tersebut rencananya akan dijadikan masjid. Wali murid tidak menolah dengan rencana pemerintah tersebut. Hanya saja, sekali lagi, permintaan mereka adalah disediakan gedung sekolah yang nyaman dan aman untuk siswa belajar.

"Kami tidak menolak pembangunan masjid, tapi bangun sekolah dulu. Pemintaan kami tidak sulit, berikan kami keadilan. Bangun sekolah juga ibadah. Apakah anak bapak ibu tidak pernah sekolah," teriak seorang ibu dari salah satu siswa SDN Pondokcina 1.

Isak tangis terlihat sepanjang ketegangan terjadi antara wali murid dengan petugas. Mereka ingin agar pintu hati pemerintah terketuk dan tidak egois dengan mengesampingkan kepentingan siswa didik. Para wali murid yang berjaga di depan gerbang pun membacakan doa yang diiringi dengan lantunan istighfar.

"Allah sedang mengawasi kalian (pejabat Depok)," teriak wali murid lainnya.

Doa yang dipanjatkan wali murid adalah agar mereka dilindungi dan dijauhkan dari pemimpin yang zalim. Doa tersebut membuat wali murid lainnya menangis.