Ingin fokus jadi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko akan mundur dari Hanura
Merdeka.com - Jenderal (Purn) Moeldoko berencana mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Dia ingin fokus pada tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
"Saya sudah menyiapkan diri mengundurkan diri dari Hanura. Ha ha ha saya akan fokus pada pekerjaan dahulu," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/7).
Ini disampaikannya saat wartawan bertanya soal sikap Hanura terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. PKPU iniberisi larangan bagi mantan koruptor maju sebagai Calon Legislatif di Pemilu.
"Saya secara pribadi tidak pernah terlibat dalam urusan parpol karena di samping saya hanya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sehingga keterlibatan saya di Parpol enggak ada pengaruh," kata Moeldoko.
"Untuk itu saya mempertimbangkan mengundurkan diri karena tugas di sini semakin tinggi frekuensinya. Makin banyak ha ha. Saya pikir biar saya fokus betul. Kalau saya ada beban itu kaki saya jadi susah nanti," sambungnya.
Mengenai rencana pengunduran diri ini, Moeldoko belum menyampaikan secara resmi kepada Ketua Dewan Pembina Hanura, Wiranto dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.
"Belum (sampaikan secara resmi ke Wiranto) sih tapi secara bisik-bisik waktu itu ha ha. Saya sudah sampaikan, ke Pak OSO belum," ucapnya.
Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko memilih bergabung dengan Partai Hanura pada 2016. Pada 17 Januari 2018, Jokowi menunjuk dan melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hampir Semua Parpol Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Tak Langgar Etik, Mereka Bukan ASN
Moeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaUsai Salaman dengan AHY, Moeldoko: Namanya Rekan Satu Kabinet
Ini kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo
Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.
Baca Selengkapnya