Indeks Kualitas Lingkungan Hidup NTT Masih Sedang, KLH Perkuat Kapasitas Pemda untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengambil langkah proaktif di Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah (pemda) setempat. Tujuannya adalah mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kegiatan ini berlangsung di Kupang pada 15 Oktober, melibatkan berbagai aspek penting. Selain tata kelola persampahan, sosialisasi juga mencakup pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati). Pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di setiap kabupaten/kota juga menjadi fokus utama.

Inisiatif ini diharapkan dapat membekali pemda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian, mereka bisa mengimplementasikan program lingkungan yang lebih baik. Peningkatan ini krusial untuk masa depan lingkungan NTT.

Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan di NTT

Ade Suharso, Kepala Bidang Wilayah III Provinsi NTT Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara KLH/BPLH, menjelaskan tujuan sosialisasi. Kegiatan dua hari ini menargetkan setiap daerah mampu menghimpun data secara mandiri. Data tersebut akan diinput ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Peserta juga menerima bimbingan teknis komprehensif selama pelatihan. Bimbingan ini meliputi perhitungan dan penginputan data pengurangan sampah oleh produsen. Selain itu, peserta diajari penyusunan rencana induk kehati serta penghitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan data IKLH empat tahun terakhir (2021-2024), beberapa kabupaten/kota di NTT menunjukkan kategori kurang hingga sedang. Namun, Ade Suharso mencatat adanya peningkatan signifikan pada tahun 2024. Indeks tersebut kini masuk dalam kategori sedang hingga baik, menandakan kemajuan positif.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap setiap pihak dapat memahami kesulitan dan menyampaikan kendalanya kepada kami,” ujar Ade Suharso. Ia menambahkan, hal ini akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2026. Tujuannya agar program bisa lebih implementatif dan dokumen perencanaan tersusun rapi.

Pentingnya Kesinambungan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH, Haruki Agustina, menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan. Pengelolaan sampah, terutama dalam konteks edukasi masyarakat dan pemda, tidak bisa dilakukan secara sporadis. Upaya ini harus terus-menerus dan diinisiasi oleh provinsi sebagai pembina kabupaten/kota.

Haruki Agustina menyoroti perlunya penyamaan persepsi dalam pengelolaan sampah. Hal ini dimulai dari pemahaman jenis sampah yang akan diolah. Selanjutnya, identifikasi potensi dan kendala spesifik di masing-masing wilayah menjadi krusial untuk strategi yang tepat.

Kesadaran masyarakat juga perlu terus dibangun melalui berbagai inisiatif. Beberapa daerah telah memiliki peraturan daerah yang memberikan sanksi. Aturan ini bertujuan agar masyarakat mulai bertanggung jawab terhadap sampah sejak dari sumbernya.

“Kita tidak bisa mengelola sampah tanpa mengetahui jumlahnya, berapa yang organik dan anorganik,” tegas Agustina. Pendataan jumlah sampah atau timbulan sampah merupakan unsur penting dalam pengelolaan berkelanjutan. Perhitungan dapat dimulai dari potensi jumlah penduduk dikalikan konversi timbulan sesuai standar yang ada.

Sumber: AntaraNews