Ijtima Ulama DKI Bahas Label Halal hingga Konsolidasi Jelang Satu Abad NU
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan forum Ijtima Ulama DKI Jakarta untuk merespons situasi terkini bangsa dan negara.
"Para ulama se-DKI Jakarta berkumpul untuk membaca perkembangan dan situasi di bidang sosial, ekonomi, budaya hingga politik," kata Muhaimin Iskandar di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (2/2).
Muhaimin lantas menyebutkan salah satu pembahasan dalam forum itu terkait mendisiplinkan label halal untuk produk dan makanan yang dikonsumsi di Indonesia. "Banyak yang melanggar standardisasi halal sehingga perlu didisiplinkan. Mungkin nantinya menjadi bagian rekomendasi para ulama," katanya.
Pembahasan lainnya, kata Muhaimin, terkait dengan konsolidasi gagasan dalam rangka ulang tahun ke-100 atau satu abad Nahdlatul Ulama (NU). "Para kiai dan ulama memperingati dengan mengkaji, mengevaluasi, serta melihat proses masa depan perjuangan ulama dan NU," katanya menegaskan.
Ia mengatakan bahwa para kiai dan ulama di Jakarta akan bertekad menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang lebih manusiawi dan lebih makmur. Wakil Ketua DPR itu mengungkapkan usai Ijtima Ulama Nusantara di Jakarta beberapa waktu lalu telah ditindaklanjuti dalam forum yang sama di sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.
"Ini menjadi sarana diskusi untuk membicarakan problematika sosial dan agama," ujarnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBNU Tanggapi Kebijakan Kemenag soal Label Produk Non-Halal
Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang
Baca SelengkapnyaBanyak Pelaku UMKM Minta Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Kata Wapres Ma'ruf
Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca SelengkapnyaBahas Sengketa Pilpres saat Halalbihalal dengan Cak Imin, Anies Harap Putusan MK Bawa Demokrasi Lebih Baik
Anies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya
Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.
Baca SelengkapnyaUlama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud
Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.
Baca SelengkapnyaInfo untuk UMKM: Urus Sertifikat Halal Kini Bisa di Platform Shopee
Mulai 3 April, para penjual di Shopee bisa mulai mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya melalui fitur seller center yang terintegrasi dengan Si Halal.
Baca SelengkapnyaPedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca SelengkapnyaPedagang UMKM Tak Masalah Aturan Wajib Sertifikasi Halal, tapi Biaya Mengurus Harus Gratis
Edy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Laporkan Zulhas Terkait Dugaan Penistaan Agama, Desak Polisi Segera Tindaklanjuti
Tim Hukum Timnas AMIN menyebut guyonan Zulhas soal salat melanggar KUHP dan UU ITE.
Baca Selengkapnya