IDSurvey Gandeng Kejagung Cegah 'Permainan' Mutu dan Kuantitas Barang Jasa Pembangunan Nasional

Kerja sama ini tindakan preventif potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey mendukung pembangunan nasional dan memajukan perekonomian negeri dengan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jamdatun Kejagung.

"IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,"

ujar Arisudono selaku Direktur Utama IDSurvey.

Seiring perkembangan zaman, diperlukan transformasi demi mempercepat pertumbuhan perusahaan yang dapat berkontribusi kepada negara. Selaras dengan hal itu, IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei yang terdiri dari BKI, SUCOFINDO, Surveyor Indonesia memiliki rencana strategis dalam bisnis TIC untuk mewujudkan perusahaan berkelas dunia.

Pengembangan dan pelaksanaan bisnis IDSurvey tersebut perlu berjalan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, IDSurvey menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Jamdatun yang memiliki peran utama melakukan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

"Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,"

jelas Arisudono selaku Direktur Utama IDSurvey.

Jamdatun Kejagung, Feri Wibisono berharap kedua belah pihak terus menjaga kepercayaan sebaik-baiknya, apapun yang dibutuhkan BKI akan dengan senang hati didistribusikannya.

"Kami ucapkan terima kasih. Oleh sebab itu pintu kerjasama antar lembaga dibutuhkan oleh IDSurvey yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN," jelas Jamdatun.