Harvey Moeis Terjerat Korupsi Timah, Abraham Samad: Banyak Total Loss Tak Masuk Kas Negara

Harvey Moeis Terjerat Korupsi Timah, Abraham Samad: Banyak Total Loss Tak Masuk Kas Negara

Kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis merugikan negara sebesar Rp271 triliun

Harvey Moeis Terjerat Korupsi Timah, Abraham Samad: Banyak Total Loss Tak Masuk Kas Negara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad menjelaskan, apa yang disampaikan oleh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Hal itu terkait Warga Negara Indonesia (WNI) bisa mendapatkan uang Rp20 juta secara gratis.

Awalnya, ia lebih dulu menceritakan saat KPK konsentrasi terhadap perbaikan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) hingga pertambangan agar tidak terjadinya korupsi.

"Nah kita melakukan yang namanya perbaikan ya. Di dalam perbaikan itu, semua sistem kita perbaiki, kita menemukan ada beberapa lubang-lubang, sehingga tidak terjadi crowd dan korupsi," kata Abraham saat dihubungi merdeka.com, Jumat (29/3).

Selanjutnya, setelah dilakukan analisa secara terus menerus dan melakukan perbaikan serta kajian sistem di tata kelola di SDA. Maka pihaknya melihat banyak terjadi kebocoran di pengelolaan itu.

"Mulai dari pajak dan lain sebagainya, kemudian macam-macam lah, pajak, royalti banyaklah ya itu terjadi kebocoran, terjadi yang namanya total loss. Jadi kesimpulan itu, terjadi yang namanya total loss, seharusnya revenew yang masuk ke dalam kas negara, itu menjadi tidak masuk, karena terjadi yang namanya total loss," 

kata Samad.

"Sehingga dari hitungan kita itu, hitungan karena terjadi total loss, pendapatan negara yang seharusnya didapat, revenew yang seharusnya didapat itu menjadi hilang," ujar Samad.

Kemudian, setelah pihaknya melakukan penghitungan, akhirnya ditemukannya suatu kesimpulan usai menjumlahkan dari kebocoran itu. Menurutnya, jika SDA dikelola dengan bagus hingga sistemnya ditutup rapat-rapat maka tidak akan terjadi korupsi.

"Maka sebenarnya kita bisa memberikan pendapatan pada setiap kepala keluarga ya, itu minimal Rp20 juta. Jadi kita hitung, sebenarnya pegawai negeri itu gaji terendahnya bisa Rp20 juta pada saat itu, gaji terendah pegawai negeri yang golongan 1, jadi kita belum bicara yang di atas," sebutnya.

"Jadi, sebenarnya kalau tidak terjadi korupsi di Sumber Daya Alam, pertambangan ya, itu terjadi yang namanya crowd. Maka negara kita ini makmur sebenarnya, kalau tidak ada penyalahgunaan di sana, sebenarnya begitu hasilnya," tegas Samad.

Akibat adanya penyalahgunaan wewenang, oleh karenanya terjadi korupsi. Sehingga, hasil dari pengelolaan SDA itu pun menjadi hilang atau total loss.

"Dari total loss itu coba kita hitung, ternyata ribuan triliun, kita kalikan lagi, ternyata angka bahwa sebenarnya kalau ini dijadikan pendapatan negara ya, terus kemudian bisa menjadi sebenarnya setiap kepala rumah tangga dengan gaji yang paling rendah Rp20 juta, sebenarnya itu begitu intinya," ungkapnya.

Samad menegaskan, negara bisa menjadi makmur apabila SDA dan pertambangan bisa dikelola dengan cara yang baik.

"Makanya kalau tidak terjadi korupsi atau crowd di pengelolaan Sumber Daya Alam dan pertambangan, maka negara ini makmur, itu sebenarnya kesimpulannya. Kalau dikelola dengan baik ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan, suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis tersangka kasus korupsi kasus tata niaga komoditas timah. Kejagung mencatat perkara tersebut merugikan negara sebesar Rp271 triliun.

Terungkapnya andil Harvey Moeis di perkara korupsi Timah ini mengingatkan khalayak akan pernyataan Mahfud MD.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu pernah mengungkap jika korupsi tambang bisa diberantas, maka tiap warga negara Indonesia bisa menerima Rp20 juta per bulan secara gratis.

"Ada informasi dari PPATK waktu itu Abraham Samad mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp20 juta tanpa kerja pun," ungkap Mahfud, Selasa (21/3/2023) lalu.

"Rp20 juta setiap bulan gratis dari negara," lanjut Mahfud.

Tak hanya pertambangan, jika korupsi di sektor kehutanan juga perikanan dihapus maka Indonesia bisa menjadi negara yang makmur.

"Nah itu pertambangan. belum kehutananm perikanan, pertanian, apa lagi? Gilanya korupsi di negara kita ini," tegas Mahfud.