Hanya 15% Target Tercapai, Menlu RI Desak BRICS Dorong Reformasi Keuangan Global untuk Percepat SDGs 2030

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, secara tegas meminta negara-negara anggota BRICS untuk memainkan peran krusial dalam mendorong reformasi tata kelola keuangan global. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di sela-sela Sidang Umum PBB ke-80 di New York pada Jumat, 27 September. Inisiatif ini dianggap sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

Sugiono menekankan bahwa BRICS memiliki peran vital, tidak hanya melalui pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai platform politik yang kuat. Platform ini dapat digunakan untuk mendorong tata kelola keuangan global yang lebih adil dan inklusif bagi semua negara. Hal ini menjadi sorotan utama mengingat tantangan besar yang dihadapi dunia dalam mencapai target-target pembangunan.

Peringatan keras juga disampaikan oleh Sugiono mengenai waktu yang semakin menipis untuk memenuhi Agenda 2030. Saat ini, hanya sekitar 15 persen dari target SDGs yang berada di jalur yang benar, sementara sebagian besar lainnya melenceng atau bahkan mengalami kemunduran signifikan. Situasi ini diperparah dengan adanya kesenjangan pembiayaan sebesar US$4 triliun yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.

Urgensi Pencapaian SDGs dan Kesenjangan Pembiayaan Global

Menteri Sugiono menyoroti kondisi genting pencapaian SDGs yang kian mendekati tenggat waktu 2030. Dengan hanya sebagian kecil target yang menunjukkan kemajuan positif, diperlukan upaya kolektif dan terkoordinasi untuk mengatasi hambatan yang ada. Kesenjangan pembiayaan yang mencapai US$4 triliun menjadi bukti nyata bahwa sistem keuangan global saat ini belum mampu mendukung kebutuhan negara-negara berkembang secara optimal.

Dalam konteks ini, BRICS didorong untuk secara aktif menantang ketidakseimbangan sistemik yang ada dalam tata kelola keuangan global. Kelompok negara berkembang utama ini memiliki kapasitas untuk menyuarakan kepentingan negara-negara di Global South. Hal ini bertujuan agar suara mereka lebih didengar dan diperhitungkan dalam forum-forum internasional yang relevan.

Sugiono menegaskan bahwa Sidang Umum PBB kali ini harus menghasilkan kemauan politik dan sumber daya yang memadai untuk mempercepat implementasi SDGs. “Sidang Umum PBB ini harus menghasilkan kemauan politik dan sumber daya untuk mempercepat implementasi SDGs, atau janji Agenda akan semakin menjauh,” ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya tindakan nyata, bukan sekadar retorika.

Peran BRICS dalam Reformasi Institusi Keuangan Internasional

Mengingat tantangan yang ada, Sugiono menggarisbawahi perlunya BRICS untuk mendorong reformasi dalam institusi keuangan internasional yang ada. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih responsif dan adil, terutama bagi negara-negara berkembang yang seringkali terpinggirkan. BRICS dapat menjadi motor penggerak perubahan ini dengan pengaruh ekonominya yang terus meningkat.

Peran BRICS sebagai platform politik juga sangat penting dalam mengadvokasi perubahan struktural. Dengan bersatu, negara-negara anggota BRICS dapat menekan lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif. Tujuannya adalah untuk mengatasi akar masalah kesenjangan pembiayaan dan ketidaksetaraan ekonomi global.

Indonesia berharap BRICS dapat membawa legitimasi dan bobot politik yang diperlukan untuk mendorong reformasi praktis. Reformasi ini akan menjadikan multilateralisme lebih inklusif, adil, dan efektif. Hal ini juga akan memastikan bahwa PBB dapat memenuhi mandat intinya dalam menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

Memperkuat Multilateralisme dan Dukungan untuk Palestina

Pada peringatan 80 tahun PBB, Menteri Sugiono juga menekankan pentingnya reformasi institusional untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut tetap gesit, responsif, dan sesuai dengan tujuannya. Ia menyambut baik Inisiatif UN80, yang menawarkan kesempatan untuk merancang visi kolektif bagi masa depan multilateralisme. BRICS diharapkan memainkan peran sentral dalam memajukan reformasi praktis untuk memperkuat sistem PBB.

“BRICS memiliki bobot dan legitimasi untuk mendorong reformasi praktis yang membuat multilateralisme lebih inklusif, adil, dan efektif, untuk memastikan PBB memenuhi mandat intinya,” tegas Sugiono. Ini menunjukkan kepercayaan Indonesia terhadap kemampuan BRICS untuk memimpin perubahan positif di panggung global.

Dalam isu kemanusiaan, Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan kembali keprihatinan mendalam Indonesia atas pendudukan ilegal yang terus berlanjut di Palestina. Ia juga mengakui dukungan konsisten anggota BRICS untuk perjuangan Palestina. BRICS memiliki peran penting dalam memajukan kenegaraan Palestina yang telah lama tertunda, dengan menjaga isu ini tetap menjadi agenda utama global dan menantang standar ganda di forum internasional.

Sumber: AntaraNews