Hanya 0,1% Sekolah Unggulan di Indonesia, PGRI Jateng Desak Regulasi Kuat untuk Program Sekolah Garuda

PGRI Jawa Tengah mendorong pemerintah perkuat regulasi demi suksesnya program Sekolah Garuda. Inisiatif strategis ini diharapkan lahirkan SDM unggul, namun butuh payung hukum kuat.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Dr. Muhdi, mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi. Ia mengingatkan pentingnya payung hukum yang kokoh demi keberhasilan program Sekolah Garuda. Hal ini disampaikan di Semarang pada Minggu (19/10) lalu.

Program Sekolah Garuda digagas oleh Presiden Prabowo, menargetkan pembangunan 100 sekolah unggulan terintegrasi di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan nasional dan memanfaatkan bonus demografi. Saat ini, jumlah sekolah unggulan di Indonesia masih sangat minim.

Dr. Muhdi menekankan bahwa tanpa regulasi yang matang, keberlanjutan program ini akan terancam di kemudian hari. Ia berharap pemerintah segera menyiapkan landasan hukum yang kokoh. Ini penting agar tujuan mulia tersebut dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Pentingnya Sekolah Unggulan untuk Bonus Demografi

Dr. Muhdi menyoroti bahwa Indonesia perlu memiliki sekolah unggulan yang lebih banyak. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan bonus demografi secara efektif. Saat ini, hanya sekitar 0,1 persen sekolah di Indonesia yang tergolong unggulan.

Ia mencontohkan negara-negara maju di Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, hingga India. Negara-negara tersebut memiliki jumlah sekolah unggulan yang signifikan. Sekolah-sekolah ini berperan krusial dalam kemajuan sumber daya manusia mereka.

Gagasan di balik program Sekolah Garuda dinilai sangat menarik dan memiliki semangat. Program ini membawa semangat besar untuk memajukan kualitas pendidikan nasional. Ini merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi penerus yang kompeten dan berdaya saing global.

Konsep Boarding School dan Pembentukan Karakter

Konsep boarding school atau sekolah berasrama yang diusung oleh program Sekolah Garuda mendapat apresiasi. Model ini diyakini mampu mendukung pembentukan karakter dan disiplin siswa secara optimal. Ini adalah pendekatan yang telah terbukti efektif dalam membentuk kepribadian.

Dr. Muhdi menyebutkan banyak lulusan pondok pesantren dan sekolah berasrama. Contohnya seperti Ponpes Gontor, dikenal memiliki ketangguhan dan mental yang kuat. Anak-anak terbiasa hidup dengan jadwal ketat dan disiplin tinggi.

Pilihan kurikulum untuk Sekolah Garuda juga harus diperhatikan secara seksama. Kurikulum tersebut perlu menyeimbangkan kompetensi akademik, sosial, dan emosional siswa. Presiden Prabowo juga menekankan aspek kepribadian dan kepemimpinan dalam program ini.

Tujuannya adalah melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing. Mereka diharapkan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di kancah global. Ini merupakan visi jangka panjang yang ambisius dan berorientasi masa depan.

Urgensi Regulasi Kuat dan Keterlibatan Ahli

Meskipun gagasan Sekolah Garuda sangat positif, Dr. Muhdi menekankan pentingnya regulasi. Regulasi yang matang diperlukan untuk memastikan kesesuaian program dengan konstitusi dan hukum. Hal ini untuk menghindari polemik di kemudian hari.

Anggota DPD RI asal Jateng ini meminta pemerintah untuk segera menyiapkan regulasi. Proses penyusunan regulasi harus melibatkan para ahli dan akademisi. Keterlibatan mereka akan menjamin program berjalan berkelanjutan dan terpercaya.

"Saya berharap pemerintah lebih fokus menyiapkan regulasinya agar ada keberlangsungan," kata Dr. Muhdi. Ia juga menambahkan, "serta melibatkan banyak akademisi untuk meyakinkan masyarakat." Ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Penguatan regulasi ini adalah kunci utama keberhasilan Sekolah Garuda. Tanpa payung hukum yang kuat, potensi program ini tidak akan tercapai maksimal. Oleh karena itu, langkah ini harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam implementasinya.

Sumber: AntaraNews