Hadiri rapat tahunan koperasi Sane, Nurdin Halid jelaskan soal BUMdes

Merdeka.com - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Sane Rantepao, Toraja Utara, Sabtu (7/4). Di hadapan pengurus dan anggota KUD Sane, Nurdin menjelaskan soal program membangun kampung.

Nurdin Halid yang juga Calon Gubernur Sulawesi Selatan berpasangan dengan Aziz Qahhar Mudzakkar itu, menjelaskan tentang visi misi yang berkaitan dengan koperasi.

Sebagaimana diketahui, NH-Aziz membuat salah satu program yakni menjadikan Badana Milik Desa (BUMdes) serta Koperasi sebagai ujung tombak ekonomi rakyat.

Nurdin mengatakan, koperasi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan merupakan solusi dari permasalahan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Dia mengutip pesan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Mohammad Hatta, terkait arti penting koperasi.

"Kata Bung Hatta dengan berkoperasi maka bangsa Indonesia dapat ditarik dari lumpur kemiskinan. Itu cita-cita luhur pendiri bangsa dan akan kita wujudkan bersama," kata Nurdin.

Nurdin telah merancang program dengan menjadikan koperasi dan BUMDes sebagai pilar pembangunan dan perekonomian. NH-Aziz menargetkan pendirian lembaga ekonomi tersebut di setiap desa.

Koperasi dan BUMDes nantinya diharapkan mampu menyerap minimal 10 tenaga kerja, dari sarjana-sarjana produktif dan anak muda putus sekolah. Dengan begitu, keberadaannya mampu menekan angka pengangguran.

Nurdin juga telah merancang berbagai model koperasi sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Di antaranya koperasi petani, koperasi nelayan, koperasi wanita dan koperasi pemulung.

"Kita akan menciptakan profesionalisme para pengurus Koperasi. Di samping itu, sebagai contoh, tidak boleh ada yang menyalurkan pupuk selain BUMDes dan koperasi. Swasta boleh tapi tidak boleh menyalurkan langsung atau bekerja sama dengan koperasi," kata Nurdin.

Selain itu, para pengusaha mikro dan kecil akan diberikan modal usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan. Hasil produksi ini kemudian diserap oleh BUMDes dan koperasi kemudian disalurkan ke berbagai daerah.

"Tidak usah KUD yang cari modal, nanti gubernur yang berikan modal. Kalau usaha kecil kita kasi modal tanpa bunga. Kalau usahanya sudah besar, lain lagi sistemnya," jelas Nurdin. (mdk/hhw)