Gubernur Papua Minta BPS Lakukan Pembaruan Data OAP Papua untuk Pembangunan Tepat Sasaran

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk segera melakukan pembaruan serta meningkatkan akurasi data Orang Asli Papua (OAP) dan pengusaha di wilayahnya. Permintaan ini disampaikan sebagai langkah strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan afirmatif dapat tepat sasaran. Akurasi data menjadi fondasi utama dalam merumuskan program yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Fakhiri menegaskan, pendataan yang baik akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang optimal bagi seluruh masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya data yang valid mengenai jumlah OAP dan pengusaha Papua untuk menjadi landasan kuat. Hal ini krusial dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan penduduk asli dan pengembangan ekonomi lokal.

Permintaan ini disampaikan Fakhiri di Jayapura pada Jumat (9/1), menyusul audiensi dengan BPS Papua pada Kamis (8/1). Dalam pertemuan tersebut, pembahasan utama berfokus pada peningkatan akurasi data. Tujuannya adalah agar informasi statistik yang tersedia dapat mendukung program pembangunan daerah secara maksimal.

Gubernur Fakhiri sangat menekankan bahwa data yang akurat dan terperinci merupakan kebutuhan vital bagi pemerintah daerah. Data ini akan membantu dalam menyusun program pembangunan ekonomi yang benar-benar inklusif. Selain itu, data yang valid juga akan memastikan kebijakan afirmatif dapat menjangkau sasaran yang tepat di seluruh Provinsi Papua.

Pihaknya berharap BPS Papua dapat lebih intensif dalam menyampaikan data dan informasi statistik secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Papua. Ketersediaan data yang mutakhir dan rutin akan mempermudah evaluasi dan penyesuaian program. Ini penting untuk memastikan efektivitas kebijakan yang telah atau akan diterapkan.

Validitas data pengusaha Papua dan jumlah penduduk OAP harus benar-benar terjamin. Hal ini agar data tersebut dapat menjadi landasan yang kuat. Landasan ini diperlukan dalam setiap perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BPS Papua, Adriana Helena Carolina, menyatakan dukungan penuh terhadap masukan dari Pemerintah Provinsi Papua. Audiensi ini dimanfaatkan untuk menyampaikan rencana penting. Rencana tersebut adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dijadwalkan berlangsung dari Mei hingga Juli 2026.

Adriana menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan instrumen krusial untuk menggambarkan struktur dan profil perekonomian di Provinsi Papua. Sensus ini akan mencakup berbagai skala usaha. Mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha besar.

Data hasil sensus tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan kuat bagi pemerintah daerah. Dukungan ini sangat berarti dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang efektif. Oleh karena itu, BPS Papua juga meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dukungan ini penting agar pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh wilayah Papua.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi direncanakan dimulai pada Mei dan dilakukan secara bertahap hingga Juli 2026. Hasil pendataan tersebut direncanakan akan dirilis pada Oktober 2026. Ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ekonomi Papua.

Sumber: AntaraNews