Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal membereskan aparat penegak hukum yang terlibat pemerasan terhadap pelaku usaha dan kepala daerah dengan alasan mencari kesalahan dan mengkriminalisasi kebijakan.

"Jadi kita sudah mengambil langkah, bahkan suratnya sudah beredar pada Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Siap melaporkan oknum Jaksa dan Polri ke Jaksa Agung yang terlibat nakal," kata Ganjar Pranowo, Jumat (15/11).

Dia menyebut pemerasan oleh penegak hukum bisa menghambat iklim investasi dan pembangunan di Jateng. Sehingga begitu ada laporan pemerasan, segera menyelesaikannya lewat jalur musyawarah.

"Kita bisa bicara soal percepatan pembangunan, reformasi birokrasi. Kesepakatan bersama, seluruh persoalan di Jawa Tengah bisa dilaporkan ke siapapun. Jika ada konflik antar lembaga kita pimpinan bisa menyelesaikan," ujarnya.

Tindakan itu merupakan instruksi dari Presiden kepada Pejabat Pemerintah Pusat dan Forkopimda, Kamis (14/11) di Istana Negara sudah jelas agar seluruh komponen pemerintahan dari Pusat hingga daerah mesti satu jalan untuk menumbuhkan investasi, mereformasi birokrasi, memberantas pungli dan korupsi.

"Maka kalau sebuah proses sudah berjalan dengan baik, tidak boleh ada yang mencampuri. Jika ada temen-temen bupati walikota di provinsi ada yang ganggu dengan komitmen ini bisa laporkan ke kita," ungkapnya.