Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa ada praktik ilegal mengenai pertanahan di Bali yang dilakukan warga Asing dengan cara membeli tanah dengan menggunakan nama warga lokal lalu dijadikan villa dan disewakan.

"Soal pengelolaan tanah di Bali kaitannya dengan orang asing. Sekarang pertanahan menjadi salah satu isu. Karena banyak modus yang ada sekarang ini, orang asing punya vila atas nama orang lokal. Sudah menggunakan orang lain bekerja sama dengan orang lokal. Lantas dia beli vila seperti rumah tinggal dan itu dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan disewakan," kata Koster di pertemuan dengan anggota Komisi II DPR RI di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar, Bali, Senin (29/7).

Selain itu, Koster juga menjelaskan ada praktik yang lebih parah. Modusnya yakni dengan menikahi warga lokal kemudian membeli tanah di Bali untuk dibuat usaha. Namun setelah itu ujung-ujungnya dicerai.

"Yang ributnya, ini yang lebih parah, kawin dia sama orang Bali, lantas membeli tanah, buka usaha, setelah itu dia cerai. Ini membahayakan," imbuhnya.

Koster juga menjelaskan, terkait praktik-praktik semacam itu membuat pendapatan dari pajak hotel dan restoran di Bali tak sesuai ekspektasi. Pasalnya, ada praktik ilegal seperti adanya villa-villa ilegal yang dimiliki WNA dan tak membayar pajak.

"Sehingga sebenarnya pendapatan pajak hotel restoran di Bali ini banyak yang hilang, ada yang tidak dapat, jadi jumlah wisatawan yang datang ke Bali dengan angka pajak hotel restoran itu ada yang miss. Karena itu ada yang ilegal. Tidak bayar dia," ujarnya.

Namun, Koster enggan menyebut jumlah data tanah yang dikelola secara ilegal oleh WNA ini. Ia menegaskan akan segera menindak kelakuan para WNA ini.

"Ini kami akan menata, kami akan ada rakor khusus mengenai ini. Ini masalah serius tapi jangan sampai juga menimbulkan goncangan sebagai destinasi wisata dunia," ujarnya.