Ganjar Pranowo Gratiskan SPP SMA di Jateng

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berikan program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah 2020. Menurut dia, dengan adanya kebijakan itu, semua kepala sekolah agar tidak bermain anggaran yang menimbulkan tindak korupsi.

"Tahun ini SPP gratis, jadi kalau ada yang sudah terlanjur membayar penuh, wajib dikembalikan. Kami minta siswa juga ikut awasi, karena bagian dari agen korupsi," kata Ganjar Pranowo, Selasa (7/1).

Dia menyebut kebijakan ini tercantum di Surat Edaran (SE) No 420/2020 tertanggal 2 Januari 2020 telah diedarkan ke sekolah. Adapun surat edaran tersebut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah tentang Pembiayaan Penyelenggara Pendidikan. Maka dari itu kepala sekolah, Dinas dan Komite sekolah mensosialisasikan program baru tersebut.

"Para siswa-siswi SMA Negeri, SMK, dan SLB bisa menikmati fasilitas ini. Selain itu, program SPP gratis ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, mengurangi drop out dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah," jelasnya.

Lanjutnya, program ini sudah berjalan, kata dia, meminta agar sekolah mengurangi jumlah pungutan kepada siswa. Segala bentuk pungutan, harus diketahui orangtua siswa dan harus disepakati bersama.

"Tidak bisa asal minta pungutan kepada siswa yang berlatar belakang orangtua miskin.Saya minta ini dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Jumeri mengaku dengan adanya program SPP gratis itu, maka pihak sekolah harus mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Jika sebelumnya RKAS dibuat sesuai tahun ajaran baru selama satu tahun, maka untuk tahun ini RKAS dibuat hanya enam bulan, yakni mulai Januari hingga Juli 2020.

"Kami sudah mengirim surat edaran ke seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB negeri terkait hal itu. Kami juga sudah melakukan sosialisasi secara intensif," kata Jumeri.

Dia tidak segan-segan menindak tegas oknum kepala sekolah yang masih melakukan pungutan kepada sejumlah siswa tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan atau cabang dinas.

"Pungutan harus selektif dan harus seizin kami. Akan kami lihat urgensi pungutan itu. Pungutan juga harus transparan, sukarela dan tidak memaksa. Kepada siswa yang benar-benar tidak mampu, harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri mulai tahun ini. Anggaran sebesar Rp860,4 miliar telah disiapkan untuk menyukseskan program itu.

Selain itu, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta berupa bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) sebesar Rp123,85 miliar. Bosda untuk MA negeri dan swasta juga disiapkan sebesar Rp26,5 miliar.