Merdeka.com - Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjelaskan bukti keberhasilan program 'Jogo Tonggo' (menjaga tetangga) sebagai langkah yang diambil untuk membangun kepedulian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan Ganjar sapaan akrabnya saat melakukan dialog virtual bersama jurnalis merdeka.com Lia Harahap melalui akun instagram merdeka.com, pada Senin (18/5).

Menurut orang nomor satu di Jateng tersebut, ide program Jogo Tonggo ternyata cukup berhasil untuk membangun solidaritas untuk saling menjaga dan memperhatikan kondisi masyarakat di desanya masing-masing.

"Jadi Jogo Tonggo itu bukan cerita soal kepatuhan, ini cerita soal partisipasi bagaimana kemudian masyarakat untuk saling menjaga, saling mendata warga desa di wilayahnya, untuk bersama-sama melewati dan memastikan kebutuhan makan," katanya.

Dia mengatakan, selain untuk membangun solidaritas Jogo Tonggo ini juga menjadi bahan yang nantinya akan menjadi evaluasi Pemprov dalam membuat langkah politik anggaran.

"Seperti persiapan stimulus-stimulus anggaran, bantuan dan pelatihan-pelatihan yang kita siapkan. Pada intinya Jogo Tonggo itu merupakan penetrasi untuk gerakan saling membantu sesama warga," jelasnya.

Program Jogo Tonggo ini telah diterapkan melalui Satuan Tugas yang ditempatkan di desa-desa. Dia pun menceritakan partisipasi masyarakat yang masif terhadap program Jogo Tonggo tersebut.

"Saya pikir, di awal itu kuatnya ada di desa-desa ternyata, di Semarang yang sebagai kota metropolitan pun turut membantu, malah berjalan dengan bagus. Dengan adanya lumbung makanan, termasuk di Kudus yang ada hal unik, adanya sumbangan dari warga berupa daun singkong dan lain-lain. Itu kan bikin seneng," paparnya.

Saat dialog interaktif, Ganjar turut bangga akan solidaritas masyarakat Jateng yang saling bahu membahu untuk mengantisipasi jika mengalami kekurangan bantuan.

"Alasan Jogo Tonggo ini kan juga kan untuk mengantisipasi jika bantuan-bantuan yang disediakan tidak cukup," ungkapnya.

Diketahui bahwa program Jogo Tonggo ini telah melibatkan seluruh elemen tingkatan pemerintah mulai dari gugus tugas provinsi, bupati, walikota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinasi. bertugas untuk dua hal, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan yang berupa sosialisasi, pendataan, dan pemantauan warga.