Ganjar Beri Rapor Merah Hukum Indonesia era Jokowi, Mahfud: Konteksnya itu Vonis MK

Menurut Bakal calon wakil presiden nomor urut dua, Mahfud MD, rapor merah yang disampaikan Ganjar bukan merujuk terhadap kinerja dirinya  menjabat sebagai Menko Polhukam namun terkhusus pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggungjawab Menko Polhukam. Padahal, Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan MK," kata Mahfud melalui instagram pribadinya, Senin (20/11/2023).

Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11).

Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini.

Prof Zainal ingin mengetahui apakah penilaian Ganjar soal penegakkan hukum dan HAM sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sama atau tidak.