Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai pemasangan gambar Presiden pertama RI, Ir Soekarno untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, sebagai wujud perjuangan nilai-nilai ajaran Bung Karno yang diperjuangkan oleh partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.

Meski pemasangan gambar tokoh nasional itu sempat menjadi perdebatan pihak KPU Jatim, namun PDI memiliki argumentasi untuk membantah rencana pelarangan yang masih belum menjadi kebijakan itu.

"Saya mendengar pernyataan komisioner KPU di media masa bahwa akan melarang bagi pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan gambar-gambar tokoh nasional, termasuk gambar presiden,"‎ kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Karena itu Basarah menyayangkan pihaknya pelarangan tersebut dan langsung berkomunikasi terhadap salah satu Komisioner KPU, untuk memberikan penjelasan. Menurutnya, di dalam UU Partai Politik, diwajibkan bagi partai Politik untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan perjuangannya kepada rakyat, supaya rakyat mengerti cita-cita partai tersebut.

Selain itu, Ahmad Basarah mengungkapkan, di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PDI Perjuangan, figur Bung Karno bukan magnet elektoral, melainkan merupakan sistim nilai.

Oleh karena itu, Basarah menyebut ajaran-ajaran Bung Karno bagi PDI Perjuangan adalah partai ideologis yang ingin memperjuangkan arti ajaran Bung Karno, jadi sebuah sistim nilai.

"Karena menjadi sebuah sistem nilai, rakyat harus tahu, ini lho cita-cita PDI Perjuangan. Orientasinya kapada nilai-nilai ajaran Bung Karno," ujarnya.

Sehingga, kata Basarah, jika KPU melarang pemasangan foto Bung Karno, itu artinya sama dengan PDI Perjuangan tidak secara terbuka menyampaikan kepada rakyat apa yang menjadi cita-cita dan orientasi perjuangan.

Bukan hanya itu, ketika Saifullah Yusuf menggunakan gambar KH Bisri Syansuri maksudnya sosok KH Bisri Syansuri bukan hanya sekedar tokoh bangsa, tetapi juga memiliki kekerabatan kekeluargaan karena KH Bisri Syansuri adalah buyut Gus Ipul.

"Nah, inilah catatan yang kemarin kami sampaikan ke KPU.‎ Mudah-mudahan itu bukan menjadi sebuah kebijakan, namun masih baru wacana," ujar mantan Ketua GMNI itu.

Sebagaimana diketahui, KPUD Jawa Timur telah menggelar rapat koordinasi beberapa waktu lalu, terkait tahapan kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pilgub Jawa Timur 2018 yang akan dimulai pada 15 Februari mendatang.

Rapat koordinasi dan sosialisasi antar KPU dengan tim pemenangan pasangan calon Gus Ipul-Puti dan Khofifah-Emil dan jajaran stakeholder Jawa Timur itu sempat terjadi perdebatan mengenai Peraturan KPU (PKPU) No. 4 tahun 2017 tentang kampanye, terutama yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2 dan ayat 3.

Penolakan itu disampaikan oleh Sri Untari, Sekretaris Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti dengan pelarangan pemasangan foto Bung Karno di alat peraga kampanye. Menurut, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim itu, melepas gambar Bung Karno sangatlah sulit.

Apalagi, gambar Bung Karno merupakan wujud kecintaan PDI untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Bapak Proklamator itu. "Pemasangan gambar Bung Karno itu bukan hanya saat Pilkada saja dipasang. Hampir setiap kegiatan PDI Perjuangan juga dipasang," katanya.