Merdeka.com - Pidato Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit menjadi perbincangan. Dalam kegiatan yang mengumpulkan tokoh elit pertahanan dunia tersebut, dia menawarkan solusi untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

Awalnya Menhan Prabowo menjelaskan usulan untuk mengakhiri konflik Rusia Ukraina. Dia mengusulkan gencatan senjata dan meminta mundurnya masing-masing negara yang bertikai 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Prabowo juga meminta keterlibatan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara. Pasukan pemantau dan PBB itu terdiri dari kontingen negara-negara yang disepakati.

Menurutnya, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," katanya kala itu.

Menjadi Pertanyaan Delegasi Dunia

Sontak sejumlah delegasi yang hadir tidak sependapat dengan Prabowo. Mereka melontarkan sejumlah pertanyaan terkait usulan gencatan senjata dalam konflik Rusia-Ukraina.

"Pak Menteri Prabowo dengan menyebut kita tak perlu menyalahkan masing-masing pihak di konflik Ukraina. Anda pada dasarnya seakan menyamakan antara penginvasi yaitu Rusia dan yang diduduki yaitu Ukraina. Pertanyaanku adalah bukannya posisi ketidak berpihakan di 2023 justru membuat agresor (Rusia) semakin menjadi?,” tanya salah seorang delegasi.

"Jadi pertanyaanku pada Menteri Prabowo, apakah Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini. Bagaimana Indonesia bisa melangkah bersama Thailand yang juga anggota ASEAN lainnya. Dan China yang mana juga partner ASEAN untuk memitigasi atau bila mungkin, untuk mengatasi krisis di Myanmar,” ujar salah seorang delegasi.

Prabowo menjawab:

Beberapa pertanyaan yang ditujukan kurang lebih seolah saya menyamakan penginvasi dan yang diinvasi. Kurasa ini reaksi emosional. Tapi yang saya tempatkan ke depan adalah resolusi konflik.

Saya tidak bilang sisi mana yang benar dan salah. Dan saya rasa ini dipahami secara keliru, karena posisi Indonesia di PBB sangat jelas. Di PBB kami memilih menentang invasi Rusia. Kami memilih, kalian boleh mengecek rekaman pemilihan.

Kita tidak bicara tentang mana yang salah mana yang benar. Saya hanya mengusulkan kita bisa melampirkan sebuah resolusi konflik. Dan secara sejarah, ini sudah pernah dilakukan. Tolonglah teman teman Eropa. Tolong. Jangan cuman memikirkan jangka 5 sampai 10 tahun saja. Pikirkan dalam 50 tahun. Kami di Asia punya bagian sejarah dalam konflik peperangan bahkan lebih lebih parah lebih mengerikan dengan apa yang terjadi di Ukraina.

Tanyakan pada Vietnam sahabat kita, saudara saudara kita di Vietnam, tanyakan pada sahabat kita Kamboja. Tanya mereka, berapa kali mereka diduduki (diinvasi) . Tanya ke Vietnam sahabat kita, berapa kali mereka diinvasi? Tanyakan pada Indonesia berapa kali kami diinvasi? Kami tahu perang. Kami ini ingin memecahkan, kami ingin membantu.

Tapi pada akhirnya, terserah kepada semua. Untuk apa PBB itu? Jika tidak untuk menghasilkan resolusi konflik. Kenapa ada usulan zona demiliterisasi? Jadi mereka pikir seolah ini tidak rasional? Kita punya zona demiliterisasi di Korea. Kita punya DMZ antara Vietnam Utara dan Selatan. Kita punya DMZ di Sinai.

Kita kini jadi pasukan PBB yang ditempatkan di banyak negara. Ada banyak konflik, bukan hanya di Eropa. Ada banyak pelanggaran kedaulatan bukan cuman di Eropa saja.

Tanya saudara saudara kita di Timur Tengah. Tanya pada rekan rekan di Afrika. Tanya ke saudara saudara kita di Kongo. Berapa banyak negara menginvasi mereka? Di Kongi ada pasukan PBB.

Jadi yang saya usulkan ini adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan konflik ini dengan menghormati PBB, hanya itu saja. Saya tidak membandingkan agresor dan yang diinvasi. Tolonglah mengerti, kami Indonesia di bagian dunia ini sudah pernah jadi korban agresi berkali kali.

Dan soal Myanmar sudah jelas jika ASEAN telah menerima otoriter serta aksi mematikan dari rezim mikiter Myanmar kepada warganya.

Melihat pernyataan Prabowo, netizen menilai apa yang dilakukan belum pernah disampaikan oleh Menhan.

“Belum pernah ada Menhan sekeras dan seberani ini ngomong di depan forum internasional. Dan kalau lihat Anies yang cuma cari simpatik publik internasional, Prabowo menurut saya sudah pantas disebut Jokowi men’s,” tulis akun twitter @Paltiwest.