Fakta Menarik: Pemprov Sulut Pastikan Layanan Dukcapil Warga Keturunan Filipina Sesuai Regulasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen penuh memastikan layanan dukcapil bagi warga keturunan Filipina (PPDs) di Bitung dan Tahuna sesuai regulasi. Simak detailnya!

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, baru-baru ini menegaskan komitmen pemerintah daerah. Mereka akan memastikan pemberian layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) yang sesuai regulasi. Hal ini ditujukan khusus bagi warga keturunan Filipina (Persons of the Philippines Descent) atau PPDs yang berdomisili di provinsi tersebut.

Penegasan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan koordinasi dan sinkronisasi penanganan PPDs di Manado pada hari Kamis. Fokus utama adalah penyelesaian status dan dokumen bagi PPDs, khususnya di wilayah Bitung dan Tahuna. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum.

Pemerintah provinsi menyatakan dukungan penuh terhadap program penanganan status PPDs. Program ini telah lama belum terselesaikan di wilayah Sulawesi Utara. Tujuannya adalah memastikan administrasi kependudukan dan catatan sipil diberikan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.

Komitmen Pemprov Sulut dan Dukungan Pusat

Wakil Gubernur Victor Mailangkay secara tegas menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Mereka siap mendukung penuh penyelesaian status serta dokumen bagi PPDs. Dukungan ini mencakup wilayah Bitung dan Tahuna, yang merupakan daerah dengan konsentrasi PPDs cukup tinggi.

Mailangkay menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan memastikan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil diberikan sesuai regulasi berlaku. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dukungan penuh ini diharapkan mempercepat proses yang telah lama tertunda.

Asisten Bidang Pemerintahan Kota Bitung, Forsman F. T. Dandel, turut menyampaikan apresiasi. Ia menghargai peran pemerintah pusat dalam upaya menyelesaikan status warga keturunan Filipina. Menurut Dandel, langkah ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga aspek kemanusiaan yang mendalam.

"Kami mengapresiasi komitmen pemerintah pusat dalam memberikan kepastian hukum bagi warga keturunan Filipina yang telah lama tinggal di Bitung," ujar Dandel. Ia menekankan bahwa penyelesaian status ini sangat penting. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Tindak Lanjut Koordinasi dan Peran Imigrasi

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, menjelaskan konteks pertemuan tersebut. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini merupakan tindak lanjut penting. Ini berawal dari 'Kick Off Penanganan PPDs' yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Ramdhani juga menyebutkan adanya serah terima hasil pendataan digital. Proses ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi Bitung kepada Konsulat Filipina. Serah terima tersebut berlangsung pada bulan Agustus 2025, menandai kemajuan signifikan.

Ia menggarisbawahi peran strategis camat dan lurah dalam program ini. "Camat dan lurah paling dekat memahami kondisi sosial masyarakat," ungkap Ramdhani. Dukungan aktif dari aparat pemerintah di tingkat paling bawah menjadi kunci utama keberhasilan program.

Sosialisasi dan Perlindungan Hak Dasar

Rangkaian kegiatan koordinasi ini ditutup dengan sesi sosialisasi dan koordinasi langsung. Acara tersebut diselenggarakan di kawasan Pantai Dodik. Lokasinya berada di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung.

Sosialisasi ini melibatkan komunitas warga keturunan Filipina yang tinggal di wilayah tersebut. Pemerintah berupaya memperkuat pemahaman masyarakat. Ini terkait proses penanganan PPDs yang sedang berjalan.

Selain itu, sosialisasi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Tujuannya agar proses penanganan dapat berjalan secara optimal dan transparan. Pemerintah berkomitmen mengawal proses ini hingga tuntas.

Seluruh upaya ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Selain itu, kepastian hukum dan perlindungan hak dasar juga menjadi prioritas utama. Hal ini memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai aturan.

Sumber: AntaraNews