Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid

Buku tersebut merupakan bagian dari program penulisan sejarah ulang Indonesia.

Delvira
Oleh Delvira - Reporter
Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid
Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid (Liputan6.com)

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon resmi meluncurkan buku sejarah baru: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku tersebut merupakan bagian dari program penulisan ulang sejarah Indonesia.

Proyek penulisan ulang sejarah muncul pada Januari 2025 dan merupakan arahan langsung dari Fadli Zon. Proyek ini melibatkan 123 orang penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi, hingga menghasilkan karya sebanyak 7.958 halaman dalam 11 jilid.

Fadli mengklaim, proyek ini bukan bagian dari kepentingan politik, tapi murni dirancang demi kepentingan bangsa dan negara. Ia juga tak mempermasalahkan gelombang adanya kritik di awal pembuatan buku.

"Saya kira jika terjadi perbedaan pendapat, itu satu hal yang sangat biasa dan saya kira harus kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi kita. Tinggal bagaimana kita lihat, dan harus dibaca dulu baru kita berkomentar," kata Fadli dalam acara launching buku sejarah RI di Kantor Kemenbud, Jakarta, Minggu (14/12).

Fadli memastikan buku ini ditulis oleh para ahli yakni sejarawan dari perguruan tinggi maupun oleh para sejarawan tanpa campur tangan pemerintah.

“Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan, 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” kata Fadli.

“Sepuluh jilid yang telah dihasilkan oleh para penulis, para sejarawan kita, tentu tidaklah sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena pasti tidak akan mencakup secara keseluruhan,” sambungnya.

Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid
Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid Liputan6.com

Fadli mengakui penulisan sejarah ini masih mendapat penolakan. Namun menurutnya, hal ini merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

“Saya kira kalau terjadi perbedaan pendapat itu satu hal yang sangat biasa, dan saya kira harus agree to disagree sebagai bagian dari demokrasi kita. Saya yakin ini bukan untuk kepentingan politik, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk merawat memori kolektif bangsa,” pungkasnya.

Rekomendasi