Fadli Zon minta pemerintah tak cepat puas dengan klarifikasi Dubes AS
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan pemerintah untuk menyampaikan protes atas pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. Pemerintah diminta tak puas dengan klarifikasi Kedubes AS bahwa pelarangan Gatot memasuki negara tersebut adalah karena kesalahan administratif.
"Jangan hanya minta klarifikasi, nah sekarang sudah dijawab klarifikasinya karena kesalahpahaman administrasi, terus so what. Ya kan enggak ada yang kebetulan," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10).
Menurutnya, masalah penolakan Gatot tak perlu diperpanjang. Tetapi, kata dia, harus diselesaikan lewat langkah diplomasi.
"Saya kira enggak perlu diperpanjang ya urusan penolakan itu jelas satu tindakan diplomatik. Apalagi ini seorang Panglima TNI, jangan melihat siapa Panglimanya tapi institusinya," tukasnya.
Kedutaan Besar AS di Indonesia menyatakan pelarangan Gatot memasuki negara tersebut adalah karena kesalahan administratif. Pihaknya pun saat ini telah mengambil tindakan untuk mengoreksi kesalahan itu.
"Kami telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Tidak ada pembatasan perjalanan Jenderal atau istrinya, dan kami menyambut mereka ke Amerika Serikat," demikian pernyataan Kedutaan Besar AS yang dilansir dari situs resminya, Rabu (25/10).
Pemerintah AS pun menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan berjanji kejadian ini tidak akan menghambat keberlangsungan kemitraan strategis antara Indonesia dan AS untuk seterusnya.
"Kami tetap menjaga komitmen kemitraan strategis dengan Indonesia, sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi bangsa di kedua negara. Kami menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, dan telah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah Indonesia," tutup pernyataan tersebut.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi
Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaIni Daftar Caleg Dapil Banten Lolos Senayan, Ada Nama Dasco hingga Airin
Pengumuman hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024, berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Empat Terdakwa Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset Pemprov NTT di Labuan Bajo Divonis Bebas, Ini Alasan Hakim
Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi NTT di Labuan Bajo divonis bebas.
Baca SelengkapnyaDapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024
Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaHaris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas Kasus Dugaan Pencemaran Nama Luhut Pandjaitan
Majelis hakim menilai Haris dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaBeras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia Mulai Januari 2024, Asalnya dari Thailand dan Pakistan
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.
Baca Selengkapnya