Dukungan Indonesia ke Palestina Tak Pernah Berubah, Gabung Dewan Perdamaian Buat Setop Perang

Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam kerja sama Board of Peace (BoP) atau dewan perdamaian bersama Amerika Serikat dinilai merupakan kebijakan diplomasi perdamaian, bukan bentuk keberpihakan terhadap konflik atau negara tertentu.

Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian menilai isu yang menyebut Indonesia mendukung negara tertentu sengaja dibangun kelompok tertentu, seolah-olah Indonesia mendukung Israel.

"Ini pola lama. Mereka memotong konteks, memainkan emosi publik, lalu menggiring opini seakan-akan negara ini berpihak pada penjajahan," kata David Febrian, Senin (2/2).

Menurutnya, dewan perdamaian bukan aliansi militer, bukan dukungan perang, dan bukan pengakuan terhadap pendudukan illegal Israel terhadap Palestina. Kerja sama tersebut merupakan ruang diplomasi keamanan dan kemanusiaan.

"Di mana Indonesia justru membawa nilai keadilan, hukum internasional, serta perlindungan rakyat sipil ke forum global," ujarnya.

Dia menyatakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bersifat konstitusional dan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, menurutnya, setiap upaya menggiring opini sebaliknya bertujuan melemahkan legitimasi kepemimpinan nasional dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap negara.

Menurutnya, Presiden memilih jalan kepemimpinan aktif, bukan politik teriak dari pinggir. Dengan tetap berada di forum internasional, Indonesia menjaga posisi tawar, suara moral, dan kepentingan nasional, sekaligus memastikan isu kemanusiaan, termasuk Palestina, tetap diperjuangkan secara nyata, bukan sekadar slogan.

“Indonesia hadir bukan untuk membela perang, tetapi untuk menghentikan perang. Bukan untuk tunduk pada kekuatan besar, melainkan memastikan suara keadilan tidak dimonopoli pihak tertentu,” katanya.

Dia mengajak masyarakat Indonesia bersikap kritis, rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan melemahkan persatuan nasional serta merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.