DPRD Sentil Pejabat Pemprov Banten: Ke Kantor hanya Absen
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menyentil pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) yang diduga doyan keluyuran hingga berdampak pada lambannya pelayanan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan setelah menerima aduan masyarakat.
"Kami mendapat masukan dari masyarakat terkait pejabat yang tidak stand by di kantor sehingga urusan pelayanan menjadi sangat lambat," kata Fitron, Senin (20/2).
Fitron mengungkapkan hal itu terjadi di banyak OPD di lingkungan Pemprov Banten. Dia menyayangkan hal itu, karena menurutnya instansi adalah ujung tombak pembangunan.
"Bukan hanya satu OPD, ini terjadi di banyak OPD. Kami sudah telepon beberapa pimpinan yang bersangkutan. Kami minta untuk ditata dan dibina secara tegas," tegasnya.
Berdasarkan temuannya, banyak pejabat di pemprov Banten tidak ada di kantor karena mengajukan cuti di akhir pekan agar bisa liburan panjang.
"Tapi persetujuan cuti yang bersangkutan belum ada. Tapi secara berjemaah sudah tidak masuk di hari itu (Jumat). Belum lagi yang ke kantor hanya absen dan punya urusan di luar kantor yang bukan urusan kedinasan," ungkapnya.
Fitron tidak mau mengungkapkan temuannya tersebut ada di instansi mana, namun Fitron meminta segera adanya perbaikan dan pembinaan.
"Saya tidak perlu sebutkan OPD-nya, saya hanya berharap ini segera ada perbaikan dan pembinaan. Kami hanya sampaikan jangan diulangi karena jika pelayanan masih belum cepat karena pengabaian tugas, maka kami akan rekomendasikan kepada kepala OPD dan gubernur untuk dilakukan tindakan disiplin," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaKantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya