DPRD Palembang ancam tutup sementara gerai Indomaret

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang mengecam manajemen PT Indomarco Prisma Tama (Indomaret) karena tidak mengembalikan ijazah kepada karyawan yang sudah berhenti bekerja. Akibatnya, pekerja yang menyudahi karir mereka di perusahaan itu kesulitan saat hendak melamar pekerjaan di tempat lain.

Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, M Aidil Adhari, mengatakan, pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat terkait persoalan itu. Dia pun mengancam bakal menutup sementara gerai toko waralaba itu sampai masalah itu selesai.

"Kami sudah sampaikan surat teguran kepada manajemen Indomaret terkait penahanan ijazah karyawan atau yang sudah berhenti. Kami kecam kebijakan mereka," kata Aidil kepada merdeka.com, Senin (17/2).

Oleh karena itu, DPRD Palembang meminta agar pihak manajemen memberikan keterangan resmi melalui media massa, baik itu cetak maupun elektronik untuk mengumumkan pengembalian ijazah tersebut. Selain masalah penahanan ijazah, Aidil juga menyoroti soal kuitpan biaya parkir dilakukan manajemen Indomaret. Berdasarkan laporan, jumlah retribusi parkir dibayarkan ke Pemerintah Kota Palembang tak sesuai dengan aturan.

"Kami minta segera dituntaskan masalah ini. Mereka harus umumkan kepada publik," tegas Aidil.

Menurut Aidil, manajemen Indomaret mengaku pembayaran retribusi parkir telah dilakukan, yakni sebesar Rp 9,8 juta saban bulan dari dari setiap gerai. Saat ini, sudah ada 155 gerai Indomaret berdiri di kota pempek itu. Tetapi saat dihitung, nilainya tetap tidak sebanding. Apalagi, lanjut Aidil, saat ditanya bukti setoran pembayaran retribusi parkir, mereka tidak sanggup menunjukkan. DPRD Palembang lantas memberikan batas waktu maksimal 2 x 24 jam atau dua hari ke depan supaya masalah ini segera selesai.

"Jika masalah ini tidak diselesaikan, kami rekomendasikan kepada Pemerintah Kota untuk memberhentikan sementara kegiatan operasional setiap gerai Indomaret yang ada di Palembang," ucap Aidil. (mdk/did)