DPR Sebut Tak Ada Larangan dan Keharusan Masyarakat Tonton Film G30S/PKI
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan tidak ada larangan untuk masyarakat menonton film G30S/PKI. Menurutnya peristiwa kelam tersebut adalah sejarah.
"Soal tonton G30S/PKI itu kan juga film tidak dilarang dan untuk momen-momen yang kita anggap khusus ya, karena itu sejarah ya, boleh saja masyarakat mau tonton boleh enggak juga boleh. Karena itu tidak ada larangan dan tidak ada keharusan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (24/9).
Dasco sendiri tidak mengetahui pasti soal akurasi kebenaran dari film tersebut. Menurutnya, film itu dibuat dari naskah sejarah yang memuat suatu kejadian. Masyarakat juga bisa menganggap film itu menjadi hiburan.
"Itu kejadian yang sebenarnya kita tahu dari sejarah dari tulisan-tulisan. Film juga kan durasinya enggak mungkin, kemudian untuk memuat semua kejadian. Kita anggap ya film itu sebagai mengingat sejarah kehidupan sekaligus hiburan," ucapnya.
Ogah Tanggapi Soal Gatot
Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini pun enggan menanggapi akhir karir Gatot Nurmantyo dari Panglima TNI setelah memerintahkan jajarannya menonton film tersebut.
"Kalau terkait isu ajakan menonton dan pemecatan saya pikir saya tidak mau komentar ya karena kita tidak mau berasumsi," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Makassar turun tangan menangani masalah ini.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Salah satu dari mobil itu ada yang kaca belakangnya sampai pecah.
Baca SelengkapnyaDengan durasi sekitar 60 menit, "Loetoeng Kasaroeng" diadaptasi dari cerita rakyat Sunda yang populer.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya