DPR minta pemerintah manfaatkan kunjungan Raja Salman buat kerjasama

Merdeka.com - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud, akan menggelar kunjungan ke Indonesia pada 1 sampai 9 Maret. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid berharap kunjungan Raja Salman bukan hanya seremonial mata dan harus memberikan manfaat bagi Indonesia.

"Saya harap bukan sebuah kunjungan seremonial tapi kunjungan produktif awal dari sebuah rangkaian kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi," kata Sodik saat dihubungi, Jumat (24/2).

Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti kunjungan Raja Salman untuk bekerjasama di berbagai sektor. Hal ini agar kerjasama luar negeri tidak hanya bergantung pada sejumlah negara saja.

"Kerjasama dengan Arab Saudi dalam berbagai bidang diharapkan akan menjaga keseimbangan sehingga Indonesia tidak hanya tergantung dari satu negeri saja seperti China," kata Sodik.

Kedatangan Raja Arab Saudi Raja Salman Bin Abdulaziz disambut baik oleh Indonesia, salah satunya para anggota DPR. DPR tengah bersiap menyambut kunjungan Raja Salman yang dijadwalkan datang pada 1 Maret 2017. Raja Salman akan menyampaikan pidato politiknya di Ruang Paripurna Gedung Nusantara.

Ketua DPR Setya Novanto meminta kepada anggotanya untuk tetap hadir pada tanggal 2 Maret 2017. Padahal, para anggota DPR tengah menjalani masa reses terhitung per Jumat (24/2) hingga pertengahan Maret. Mereka diharuskan turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Walaupun acara tersebut diselenggarakan pada masa reses, kami mengharapkan kehadiran anggota DPR untuk acara dimaksud. Kami berharap, pimpinan fraksi untuk mengingatkan anggotanya untuk kehadiran tersebut," kata Setnov.

Sementara itu, rencananya Raja Salman juga akan disambut di Istana Bogor oleh Presiden Joko Widodo.

"Raja Salman akan melakukan kunjungan ke Indonesia dari 1 sampai 9 Maret. Rencananya Raja Salman akan menggelar kunjungan kenegaraan dari 1 sampai 4 Maret, sisanya beliau akan menghabiskan masa kunjungan ke Bali. Presiden Jokowi akan menyambut Raja Salman di Istana Bogor," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir atau biasa disapa Tata, saat menggelar juma pers di Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (23/2).