Puan Maharani: Algoritma Digital Bisa Pengaruhi Persepsi Publik dan Demokrasi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tantangan baru demokrasi di era teknologi digital. Dalam pidato kebangsaan di Habibie Democracy Forum (HDF) 2026, Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026), ia menegaskan kemajuan teknologi informasi—termasuk algoritma dan kecerdasan buatan—dapat memengaruhi persepsi publik sehingga perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Puan, demokrasi tak cukup dipandang dari aspek politik semata. Konsentrasi kekuatan ekonomi juga bisa memengaruhi proses politik dan berisiko menggeser kepentingan masyarakat luas.

“Kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, dan selanjutnya kekuatan politik tersebut dapat dipakai untuk kepentingan kalangan tertentu,” tutur Puan.

Ia menambahkan, “Oleh karena itu, demokrasi politik tidak akan pernah sepenuhnya substantif apabila kekuasaan ekonomi terkonsentrasi dan menjadi pihak yang lebih menentukan daripada suara rakyat banyak,” imbuhnya.

Puan mengingatkan kemajuan digital tidak serta-merta membuat kehidupan lebih demokratis. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap pihak yang menguasai data, algoritma, platform, kecerdasan buatan, hingga infrastruktur digital.

“Kita harus bertanya: siapa yang menguasai data, algoritma, platform, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital yang semakin menentukan persepsi dan arah kehidupan masyarakat?” kata Puan.

Ia melanjutkan, “Siapa yang memperoleh manfaat ekonominya? Siapa yang dapat mengawasi keputusan algoritmanya? Siapa yang dapat mengarahkan nilai baik dan buruk?” sambungnya.

Dalam forum bertema ‘Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia’ itu, Puan menilai Indonesia menghadapi tantangan kepemimpinan yang kian kompleks. Ia membaginya ke dalam tiga tingkatan: tantangan struktural bangsa, tata kelola kekuasaan, dan pembangunan masa depan bangsa.

Menghadapi hal tersebut, Puan menyebut perubahan tidak bisa hanya bergantung pada kepemimpinan satu orang atau kelompok, melainkan menjadi agenda bersama seluruh komponen bangsa.

Transformasi Harus Diwujudkan

Puan menegaskan transformasi tidak sekadar pergantian kebijakan atau pejabat. Perubahan yang diinginkan harus menyentuh pola pikir dan cara kerja agar berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan, kewenangan yang bertanggung jawab, serta pelayanan publik yang menghadirkan kenyamanan, kesejahteraan, dan ketenteraman.

Menurutnya, pemahaman atas konsep perubahan saja tidak memadai. Diperlukan kemauan memperbaiki diri, keberanian mengambil risiko, dan keteladanan untuk memulai perubahan dari lingkup tanggung jawab masing-masing.

“Kita tidak perlu menunggu semua keadaan menjadi ideal untuk melakukan perubahan. Kita juga tidak perlu menunggu pihak lain untuk melakukan perubahan,” ujarnya.

Puan mengakui kepemimpinan transformatif dapat membuka jalan perubahan. Namun, kemajuan bangsa tidak bisa disandarkan pada seorang tokoh.

“Diperlukan kekuatan kolektif untuk bertindak bersama. Rakyat, masyarakat sipil, dunia usaha, kaum intelektual, seluruh komponen bangsa dan lembaga negara harus mengambil tanggung jawab sesuai perannya,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Puan menyampaikan DPR RI terus melakukan transformasi dalam menjalankan fungsi konstitusional. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kinerja dalam merespons aspirasi masyarakat, memperkuat substansi undang-undang, mengawal APBN, dan mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

“Kami menyadari bahwa transformasi DPR RI belum selesai dan tidak selalu berjalan mudah. Masih terdapat keterbatasan kelembagaan, perbedaan kepentingan politik, budaya politik serta kesenjangan antara harapan rakyat dan hasil kerja yang mampu diwujudkan,” ungkap Puan.

Ia menekankan berbagai keterbatasan tersebut harus menjadi bahan introspeksi dan pembenahan, bukan alasan menghentikan perubahan. Puan juga menilai demokrasi bukan semata sistem pemerintahan, melainkan cara hidup bersama yang dibangun melalui partisipasi, komunikasi, dan pengalaman kolektif.

“Demokrasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat harus menampilkan wujudnya dalam keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Menurut Puan, kepemimpinan transformatif memiliki tanggung jawab untuk mengubah kewenangan menjadi pengabdian, aspirasi menjadi kebijakan, serta kekuatan kolektif menjadi kemajuan bangsa.

“Kepemimpinan selalu berakhir bersamaan dengan masa jabatan. Kepemimpinan menjadi abadi melalui legacy yang ditinggalkannya,” ucap Puan.

Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional dan Internasional

Habibie Democracy Forum 2026 digelar untuk memperingati 27 tahun The Habibie Center, lembaga independen nirlaba yang didirikan Presiden ke-3 RI BJ Habibie bersama keluarga. HDF merupakan program unggulan The Habibie Center sebagai ruang dialog inklusif untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia, melibatkan partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi, akademisi, media, dunia usaha, serta kelompok pemuda dan perempuan.

Puan disambut oleh Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar, dan Direktur Eksekutif The Habibie Center Nadia Habibie. Ia turut didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon. Dalam sambutannya, Ilham menyinggung peran Puan dan keluarga Soekarno dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

“Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” ungkap Ilham.

Forum ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan internasional, antara lain Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amirudin bin Shari, Head of the Indonesia and East Timor Office Konrad-Adenauer-Stiftung Jan Senkyr, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Sejumlah tokoh lain menjadi pembicara dan panelis, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian.