DPR Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih agar Tak Tergantung pada Negara Lain
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengupayakan percepatan dalam pengembangan vaksin Covid-19 Merah Putih. Saran ini menyusul pengakuan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bahwa program percepatan vaksinasi Covid-19 terkendala stok vaksin yang tersedia. Vaksin Merah Putih diyakini akan mampu mengubah peta percepatan program vaksinasi di Indonesia.
"Pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya-upaya percepatan untuk mendukung hadirnya vaksin Merah Putih. Sebab, dengan vaksin Merah Putih, ketergantungan kita pada (vaksin Covid-19) negara lain dapat teratasi," ujar Saleh kepada Liputan6.com, Selasa (27/7).
Saleh mendorong pemerintah mengalokasikan tambahan dana pada kelompok riset vaksin Merah Putih. Hal ini begitu diperlukan di mana situasi Indonesia saat ini tengah berada pada darurat kesehatan.
"Karena itu, harus ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada lembaga dan para peneliti. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai juga sangat diperlukan. Dengan begitu, penelitian yang sedang dilaksanakan tidak ada kendala," sarannya.
Ketua Fraksi PAN itu minta supaya izin edar vaksin Merah Putih nantinya tidak dipersulit. "Jangan ada kesan saling mempersulit. Vaksin bangsa lain saja kita percaya, ya mestinya vaksin merah putih yang lahir di Indonesia harus lebih dipercaya lagi," pesan dia.
Di samping itu, dia menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan yang lebih intens ke negara-negara produsen vaksin. Diharapkan Indonesia menjadi negara yang diprioritaskan untuk menerima vaksin Covid-19 ketimbang negara lain.
Demi Target Herd Immunity
Saleh menerangkan bahwa dari sekitar 273 juta rakyat Indonesia, diperlukan 70 persen dari total penduduk yang harus divaksin untuk bisa tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Angka itu setara dengan setidaknya 181,5 juta orang.
"Kalau dua kali suntikan, makanya jumlahnya mencapai 363 juta dosis. Ditambah lagi dengan buffer stock-nya sekitar 15 persen. Maka kebutuhan Indonesia mencapai 426 juta dosis," terangnya.
Dengan kebutuhan sebanyak itu, lanjut Saleh, tentu saja pemerintah mesti memutar otak agar niat untuk menciptakan herd immunity lewat vaksinasi dapat terpenuhi.
"Ini pasti jadi kendala. Dengan kebutuhan sebanyak itu, pemerintah harus putar sana sini mencari vaksin. Tidak heran jika selain Sinovac, pemerintah juga mengupayakan vaksin Sinopharm, Astrazeneca, Moderna, dan Pfizer. Tentu tidak tertutup kemungkinan merek-merek lainnya," pungkasnya.
Reporter: Yopi Makdori
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaMereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaKetua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
kendaraan yang ingin masuk kapal di Pelabuhan Merak bisa ditampung sementara di kantong parkir Dermaga Pelabuhan Indah Kiat.
Baca SelengkapnyaDede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaPara perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaSelain pupuk pemerintah juga menyiapkan benih gratis bagi petani yang mau mempercepat tanam.
Baca Selengkapnya