DPR Belum Terima Draf Omnibus Law

Selasa, 21 Januari 2020 13:25 Reporter : Ahda Bayhaqi
DPR Belum Terima Draf Omnibus Law Rieke Diah Pitaloka. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rieke Diah Pitaloka menyebut draf Omnibus Law belum diterima DPR dari pemerintah. Sebelumnya, disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad draf Omnibus Law akan masuk ke DPR, kemarin atau hari ini.

"Belum, ini kan belum tahapan ke situ, ini baru tahapan situ ini baru tahapan supaya ada pembahasan itu seluruh RUU yang prioritas harus sahkan dulu di paripurna," ujar Rieke usai rapat pembahasan RUU prioritas oleh Baleg di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).

Rieke mengatakan, kendati dikirim sekarang pun draf Omnibus Law tidak dapat dibahas. Sebab program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020 belum masuk ke paripurna. Karena itu, dalam rapat Baleg terkait RUU prioritas siang ini, akan dibawa ke badan musyawarah agar bisa disahkan di rapat paripurna.

"Kalau pun Pemerintah mengirimkan draf ini tidak disahkan Prolegnas prioritas 2020 di paripurna maka tidak akan terjadi pembahasan," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Dia mengatakan, DPR membuka ruang untuk membahas pasal per pasal yang menyita perhatian publik. Rieke menyebut pembahasan itu baru akan dilakukan setelah DPR mengesahkan Prolegnas prioritas lewat paripurna.

"Jadi tetap membuka ruang juga untuk hal-hal tertentu baik itu yang menyangkut perhatian publik maupun secara subtansi memang penting bagi bangsa dan negara gitu. Itu bisa dibuka lagi," kata dia.

Politikus PDIP itu enggan mengomentari draf Omnibus Law yang telah beredar. Rieke menegaskan belum ada dokumen resmi yang diterima DPR.

"Saya malah belum dapat, saya enggak mau kita bicara padahal dokumen bukan pada dokumen resmi diserahkan. Kita tunggu dokumen resminya, kalau sudah ada dokumen resminya pasti kita sampaikan juga ke publik tapi kita enggak akan berasumsi," jelasnya. [ray]

Baca juga:
Mahfud Minta Buruh Tak Salah Memahami Soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Omnibus Law dan Kontroversi di Sekitarnya
Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Istana Janji Cari Solusi
Kadin: Omnibus Law Bukan untuk Kepentingan Usaha
Terima Buruh, DPR Sepakat Bentuk Tim Kecil Bahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini