DPR Awasi Ketat Pengawasan SPPG untuk Jaga Mutu Makanan Bergizi Nasional

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, Muazzim Akbar, menekankan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini bertujuan memastikan mutu makanan bergizi yang diterima masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dalam kondisi aman dan berkualitas. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG menjadi prioritas guna menghindari kendala maupun keluhan dari para penerima manfaat program.

Muazzim Akbar menyampaikan hal tersebut usai sosialisasi program Makan Bergizi (MBG) di Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram pada hari Sabtu. Ia menegaskan bahwa pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus mengevaluasi semua SPPG yang beroperasi. Proses evaluasi ini krusial untuk menjamin pelaksanaan program pemberian makan bergizi berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Selain fokus pada pengawasan mutu, Muazzim juga berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan honor bagi kader posyandu yang terlibat aktif dalam program MBG. Peran strategis kader posyandu dalam mendistribusikan makanan bergizi, terutama kepada ibu hamil dan menyusui, dianggap sangat vital. Oleh karena itu, usulan penambahan insentif kepada BGN menjadi langkah penting untuk mendukung kinerja mereka di lapangan.

Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 672 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Seluruh SPPG ini secara berkelanjutan dievaluasi oleh pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program. Evaluasi ini penting agar program pemberian makan bergizi tidak menimbulkan keluhan dari penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Muazzim Akbar menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga mutu makanan yang disalurkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap porsi makanan yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan dan aman untuk dikonsumsi. Pengawasan ketat ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan program MBG, yaitu membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kuat, dan ceria.

Peran kader posyandu sangat strategis dalam menyukseskan program Makan Bergizi (MBG) di tingkat desa dan kelurahan, mengingat mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Muazzim Akbar berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan honor bagi para kader posyandu, khususnya bagi petugas yang mendistribusikan makanan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Ia akan mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar memberikan tambahan insentif bagi para kader tersebut.

Peningkatan honor ini diharapkan dapat memotivasi kader posyandu, yang saat ini menerima gaji sekitar Rp150 ribu, untuk terus berkontribusi secara optimal dalam program MBG. Muazzim menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI akan menganggarkan penambahan honor ini melalui BGN, disesuaikan dengan jumlah jangkauan penerima manfaat seperti ibu menyusui dan bayi. Perjuangan untuk menaikkan gaji kader posyandu ini masih terus dilakukan di tingkat pusat.

Program Makan Bergizi (MBG) di Indonesia, yang baru dimulai, dibandingkan dengan negara seperti Jepang yang telah menerapkannya selama ratusan tahun, memiliki tujuan mulia untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kuat, dan ceria. Muazzim Akbar menjelaskan bahwa program ini mengatur secara ketat jenis dan porsi makanan yang diberikan, tidak sembarangan. Setiap dapur MBG bahkan menggaji langsung tiga orang tenaga ahli, yaitu akuntan, kepala dapur, dan ahli gizi, untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas.

Lebih dari sekadar peningkatan gizi, program MBG juga berpotensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Muazzim memperkirakan bahwa jika MBG berjalan di seluruh Indonesia, program ini dapat menyerap antara 3 hingga 5 juta tenaga kerja. Saat ini, program tersebut baru menyerap sekitar 1 juta orang dengan 22 ribu SPPG yang telah beroperasi. Anggaran sebesar Rp371 triliun telah dialokasikan, dan pada tahun 2026, ditargetkan dapat mencakup 83,93 juta penerima manfaat. Khusus di NTB, akan dibangun 95 dapur, dengan 7-14 dapur yang sudah beroperasi.

Sumber: AntaraNews