DPN Soroti Pentingnya Pertahanan Nonmiliter di Jawa Tengah Hadapi Ancaman Bencana

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) secara serius menyoroti kondisi pertahanan nonmiliter di wilayah Jawa Tengah. Perhatian khusus ini diberikan mengingat provinsi tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai potensi bencana alam. DPN menilai bahwa ancaman nonmiliter, khususnya bencana, dapat membahayakan kedaulatan serta keselamatan bangsa.

Deputi Geostrategi DPN, Mayjen TNI Ari Yuliyanto, menegaskan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu fokus utama dalam program sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara. Kunjungan kerja DPN ke Semarang ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas bentuk-bentuk ancaman yang relevan. Langkah ini diambil untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

Penguatan pertahanan nonmiliter menjadi krusial sebagai upaya proaktif dalam menghadapi ancaman yang tidak melibatkan kekuatan militer. DPN berencana untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah, dalam sosialisasi ini. Kolaborasi lintas sektoral diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat untuk menjaga ketahanan wilayah.

DPN mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman terhadap ketahanan nonmiliter, yang mencakup penyalahgunaan teknologi informasi, peredaran narkoba, perdagangan manusia, hingga bencana alam. Mayjen TNI Ari Yuliyanto secara spesifik menyoroti bahwa potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak terfokus pada bencana alam. Fenomena ini sangat menonjol dan memerlukan perhatian ekstra dari semua pihak terkait.

Bencana alam dianggap sebagai ancaman serius dalam konteks pertahanan nonmiliter karena dampak destruktifnya. Meskipun tidak menggunakan senjata militer, bencana dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi komponen penting dalam strategi pertahanan nasional.

Pentingnya pertahanan nonmiliter ini ditekankan sebagai upaya komprehensif untuk menghadapi ancaman yang beragam. DPN akan melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh komponen masyarakat mengenai risiko dan cara penanganannya.

Sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara yang akan dilaksanakan DPN di Jawa Tengah akan melibatkan berbagai elemen penting. TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan menjadi pilar utama dalam upaya penguatan pertahanan nonmiliter ini. Keterlibatan aktif dari ketiga pilar tersebut diharapkan dapat menciptakan respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap ancaman.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif sosialisasi dari DPN. Menurut Sumarno, peran Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional sekaligus pusat industri membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk DPN. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.

Sumarno juga berharap sosialisasi yang dilakukan DPN dapat memberikan motivasi kepada seluruh komponen di Jawa Tengah. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif dan terhindar dari kegaduhan fisik yang tidak perlu. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa energi yang ada sebaiknya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews