Din Syamsuddin bertemu Aung San Suu Kyi minta etnis Rohingya diakui

Merdeka.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menjadi salah satu dari sejumlah tokoh agama dunia yang menemui Perdana Menteri Myanmar Aung San Suu Kyi di Ibu Kota Myanmar Pyi Pyi Twa, Jumat (25/5) lalu. Pertemuan tersebut membahas perdamaian rohingya.

Din yang merupakan utusan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban (UKP-DKAAP) menyampaikan perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine, menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia. Maka perlu diatasi secara tepat.

Menurut Din, tiada lain jalan lain, kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat. Ia pun meminta ada pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya yang kebetulan beragama Islam.

Aung San Suu Kyi menyatakan Myanmar mengamalkan demokrasi dan oleh karena itu sangat menghargai hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi.

Sejumlah tokoh agama dunia, antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev. Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa, Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India, dan Rev. Koichi Sugino, Wk Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York, serta Din Syamsuddin, President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP, bersama para tokoh lintas agama Myanmar menemui Aung San Su Ki untuk menyampaikan surat para tokoh Agama dunia untuk Bangsa Myanmar.

Surat yang dihasilkan dari Konsultasi Tingkat Tinggi selama dua hari sebelumnya di Yangon mengandung pesan dan ajakan kepada pemerintah dan rakyat Myanmar untuk menyelesaikan konflik bernuansa agama dan etnis di Myanmar dgn semangat kemanusiaan, perdamaian, dan rekonsiliasi.

Aung San Suu Kyi menerima dengan senang hati surat tersebut, termasuk usulan delegasi adanya Konferensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018.