Di Forum AMMTC, Menteri se-ASEAN Sepakat Kejahatan Transnasional Harus Terus Diwaspadai

Sejumlah isu kejahatan transnasional di kawasan ASEAN dibahas dalam pertemuan setingkat menteri ini. Menurut Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhandi, ada 10 isu yang akan dibahas dalam pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Meruorah itu. Menurutnya, isu-isu ini yang akan dibahas meliputi kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar, kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Presiden Joko Widodo dalam pidato saat membuka acara ini menyoroti perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin menciptakan dunia tanpa batas. Pandemi Covid-19 dampak residualnya yang belum sepenuhnya teratasi, serta rivalitas geopolitik yang tajam semakin menambah kompleksitas dinamika global yang multi-dimensi. "AMMTC ke-17 akan membicarakan sepuluh isu prioritas kejahatan transnasional yang menjadi keprihatinan kita bersama," ujar Ahmad Ramadhandi.

Dalam konteks ini, kolaborasi berkelanjutan antar negara ASEAN menjadi penting. Pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat upaya penanggulangan kejahatan transnasional. "Presiden berharap bahwa AMMTC ke-17 akan merumuskan agenda kerja sama yang responsif, untuk menjaga kawasan ASEAN yang aman, damai, dan sejahtera. Bapak Kapolri, Prabowo juga berbicara dalam acara pembukaan mengakui meski ada kemajuan di kawasan ASEAN, namun ancaman kejahatan transnasional tetap perlu diwaspadai," kata Karo Penmas

AMMTC ke-17 diharapkan menjadi platform bagi negara-negara ASEAN untuk mengevaluasi kemajuan dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan. Tujuannya adalah mengembangkan strategi praktis dalam menghadapi masa depan. "Bapak Kapolri mengharapkan bahwa deklarasi terkait penanggulangan TPPO, terorisme, dan penyelundupan senjata dapat disepakati oleh para menteri, sebagai upaya konkret dalam menciptakan kawasan ASEAN yang aman melalui peningkatan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan lintas negara," tutup Ahmad Ramadhandi.