Di Depan Hakim, Kejagung Beberkan Proses Penetapan Tersangka Tom Lembong

Aduan tersebut diajukan langsung oleh tim kuasa hukum Tom Lembong dan kini tengah dikaji oleh Ketua Badan Pengawasan MA.

Tom Lembong tetap menghormati putusan sela majelis hakim yang menolak nota keberatan atau eksepsi dirinya atas dakwaan jaksa.

Hakim mengatakan Kejagung telah menawarkan penasihat hukum (PH) untuk mantan Mendag itu usai ditetapkan menjadi tersangka, tetapi Lembong menolak.

Tumpanuli mengatakan, pihak Tom Lembong yang menyebut penahanan terhadapnya itu tak sah merupakan hal yang tak mendasar.

Pemeriksaan terhadap lima mantan Mendag lainnya akan dilakukan jika terdapat cukup bukti.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi impor gula tersebut dilanjutkan.

Kejagung berharap hakim tunggal yang menangani perkara ini dapat mempertimbangkan dalilnya.

Menurut kuasa hukum, tidak ada pula saksi apapun yang berkaitan langsung ke Tom Lembong.

Kubu Tom Lembong mengatakan seharusnya ahli yang hadir dalam persidangan mampu memberikan keterangan sebagai akademisi yang ahli.

Zulkipli mengatakan, kehadiran Tom Lembong tentu mempertimbangkan agenda Kejagung.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengantongi sedikitnya empat bukti Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula

Kejagung mengklaim, penetapan tersangka Tom Lembong sah sesuai aturan.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga hakim yang dimaksud adalah hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua, serta hakim Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah selaku hakim anggota.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.

Pimpinan Ombudsman juga menegaskan untuk tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum yang berlangsung

Hery muncul sekitar pukul 11.19 WIB. Ia diapit petugas, melangkah menuju mobil tahanan.

Audit terhadap kerugian negara seharusnya sudah diselesaikan sebelum penetapan tersangka dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kejelasan proses hukum.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Kemudian, pada 10 April 2026 ini yaitu Rp11,420 triliun. Sehingga, total uang tersebut yakni Rp31,3 triliun.

Sektor pelayanan hukum dan penegakan hukum tetap berjalan dengan skema kerja dari kantor.