Merdeka.com - Sidang perdana kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa 13 Desember 2016 akan digelar di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada. Kapolri Jenderal Tito Karnavian berupaya mencari lokasi lain yang lebih jauh dari pusat pemerintahan.

Salah satu alasannya, persidangan kasus penistaan agama yang menimpa Ahok menjadi sorotan publik sehingga membutuhkan pengamanan ekstra. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, usulan Kapolri cukup berlebihan dan seolah-olah membahayakan.

"Menurut saya jangan didramatisir seolah-olah membahayakan dan sebagainya, harus diberitahukan kepada khalayak kami siap, dengan argumentasi kami rakyat diminta mempercayakan kepada institusi penegak hukum bahwa memang apa namanya Ahok itu dalam persidangan harus dijaga ya," kata Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Menurutnya, pemindahan lokasi sidang dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan publik. "Saya khawatir bila dipindahkan tempat lain akan timbul kecurigaan publik, harapan kami jangan ada kecurigaan karena sejak awal menimbulkan pro-kontra, kalau dipindahkan ada apa, menyangkut keamanan atau apa," tandasnya.

Di sisi lain, Nasir mengaku telah mengusulkan agar Ahok lebih baik ditahan. Tujuannya agar keamanan Ahok lebih terjamin. Penahanan juga dianggap mempermudah proses hukum kasus Ahok.

"Sejak awal saya katakan Ahok ditahan, bukan karena takut lari, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, tapi untuk keamanan dia sendiri, sehingga sejak awal ditahan proses penjemputan diatur dan mengawal," terangnya.

Ditambahkannya, jika tidak ditahan, justru akan menimbulkan risiko bagi Ahok, misal saat perjalanan dari rumahnya menuju pengadilan. Ditahannya Ahok, lajut Nasir, juga bisa menghemat biaya pengamanan.

"Kalau tidak dikawal, dari rumah menuju pengadilan berisiko, kemudian pengadilan dikawal banyak anggaran. Ketika saya meminta pengadilan menahan, agar tidak terjadi apa-apa dengan Ahok dan proses pengadilan bisa lancar," klaimnya.