Dedi Mulyadi: Subsidi Sekolah Swasta Dicabut Jika Siswa Berkelakuan Buruk

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan peringatan tegas terkait program subsidi sekolah swasta gratis di wilayahnya. Ia mewajibkan siswa penerima bantuan untuk selalu berkelakuan baik dan menaati aturan yang berlaku. Peringatan ini disampaikan di Bandung pada Jumat (20/6), menyoroti pentingnya karakter peserta didik.

Sanksi pencabutan subsidi pendidikan akan diterapkan bagi siswa yang terbukti melanggar aturan, terlibat aksi kriminal, atau berpartisipasi dalam tawuran. Kebijakan ini bertujuan memastikan anggaran daerah tidak hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga efektif membentuk moralitas siswa.

Program ini dirancang khusus untuk menampung lebih dari 70 ribu calon siswa yang tidak tertampung di SMA/SMK/SLB negeri pasca-Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Mereka akan didistribusikan ke sekolah swasta mitra Pemprov Jabar untuk mendapatkan pendidikan gratis selama tiga tahun.

Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa siswa yang menerima subsidi pendidikan gratis memiliki komitmen besar kepada pemerintah. Subsidi yang diberikan cukup signifikan, sehingga siswa diharapkan dapat membalasnya dengan menaati aturan dan menjadi anak yang baik. Hal ini termasuk menghindari tindakan seperti tawuran yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekolah.

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan ragu melakukan evaluasi secara periodik. Rekam jejak perilaku para penerima manfaat jaminan sosial ini akan dipantau secara ketat di lapangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan tujuan program tercapai secara menyeluruh.

Dedi Mulyadi memperingatkan bahwa subsidi akan segera dicabut jika siswa terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini merupakan langkah tegas untuk menjaga kualitas program dan memastikan dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Ini juga menjadi pengingat bagi siswa akan pentingnya integritas.

Program sekolah swasta gratis ini merupakan terobosan penting untuk mengamankan kelanjutan studi calon murid yang tidak lolos seleksi ketat sekolah negeri. Dengan adanya program ini, puluhan ribu siswa memiliki kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Ini menunjukkan komitmen Pemprov Jabar dalam pemerataan akses pendidikan.

Puluhan ribu siswa yang berpotensi tidak tertampung akan didistribusikan ke sekolah swasta mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui nota kesepahaman (MoU) ini, siswa dijamin memperoleh biaya pendidikan gratis penuh selama tiga tahun masa sekolah. Ini mencakup berbagai komponen biaya penting.

Komponen bantuan operasional yang ditanggung oleh Pemprov Jabar meliputi pembebasan uang pangkal, uang bangunan, hingga biaya iuran bulanan sekolah. Nilai stimulus yang dialokasikan dari kas daerah mencapai kisaran Rp2,7 juta per siswa untuk setiap tahunnya. Selain itu, sekolah swasta yang menampung siswa juga tetap berhak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa struktur pembiayaan ini dirancang rasional berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Program ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat ekonomi rentan, bukan untuk membiayai fasilitas sekolah swasta elit berbiaya tinggi. "Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus bersekolah," tutur Dedi.

Sumber: AntaraNews