LIVE

Darurat PHK, Puan: Negara Tak Boleh Jadi Penonton Saat Rakyat Terpuruk Kehilangan Pekerjaan

Puan pun mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi konkret seperti program padat karya, pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog.

phk
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani (@ 2025 merdeka.com)

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera proaktif menanggapi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin mengkhawatirkan. Puan menegaskan, pemerintah harus hadir sampai ke "dapur" rakyat, termasuk dalam bentuk perlindungan pekerja.

"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh 'dapur' rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja," kata Puan, Rabu (21/5/2025).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, per 20 Mei 2025 sebanyak 26.454 pekerja telah terkena PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.

Menurut Puan, angka PHK yang melonjak bukan sekadar statistik, tapi pengingat bahwa krisis ketenagakerjaan yang perlu ditanggapi serius pemerintah. "Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera," tegasnya.

Puan pun mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi konkret seperti program padat karya, pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog.

"Pemerintah tak boleh menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang nasibnya terancam," ungkap mantan Menko PMK itu.

Puan juga menyoroti tantangan struktural yang masih menghambat kesejahteraan rakyat dan kesenjangan tenaga kerja, serta memastikan DPR siap mendukung kebijakan yang berpihak ke rakyat, termasuk pekerja.

"Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah Ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera," tuturnya.

"DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi; sehingga rakyat hidup nyaman, tenteram, dan sejahtera," imbuh Puan.

Ia menegaskan bahwa mengatasi badai PHK memerlukan kerja sama semua pihak termasuk dari pelaku bisnis atau perusahaan sebagai pihak pemberi kerja.

"Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa," ungkapnya.

"Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia," tutup Puan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Rizlia Khairun NIsa
Editor Rizlia Khairun NIsa
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jemaah Haji Indonesia yang Hilang dan Meninggal Disalatkan di Masjidil Haram

{{caption}}
Hadapi Dampak Negatif Digitalisasi, KPI Nilai Perlu Literasi dan Aturan Relevan

{{caption}}
Misteri Bocah Tewas Terbungkus Kain di Lampung Terungkap, Sepucuk Surat Jadi Petunjuk

{{caption}}
Pamit Ngopi, Wanita Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Bogor

{{caption}}
Belum Sebulan Operasi, Polisi Amankan 173 Pelaku Begal dan 8 Senjata Api

{{caption}}
Hasil Persija Jakarta vs Semen Padang: Macan Kemayoran Tutup Musim dengan 3 Poin

Topik Terkait
{{caption}}
May Day 2026: Puan Maharani Soroti Keselamatan Transportasi dan Keamanan Daycare bagi Pekerja

Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pekerja, termasuk keamanan transportasi

May Day
{{caption}}
Peringati Hari Buruh, Ketua DPR Puan Maharani Soroti Gelombang PHK Hingga Nasib Pekerja Digital

Puan menyoroti ancaman gelombang PHK yang mulai terasa di sektor industri nasional dampak konflik geopolitik global.

Hari Buruh
{{caption}}
Puan Minta Langkah Konkret Pemerintah Atasi PHK di Bali, Pekerja Harus Diselamatkan

Puan mendorong dibentuknya Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, terutama di daerah terdampak seperti Bali dan Batam

PHK
{{caption}}
Puan Maharani Soroti Lonjakan PHK dan Dampak Tarif Trump di Penutupan Masa Sidang DPR

Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Puan pun juga menegaskan agar Pemerintah dapat merespons dengan efektif permasalahan yang dihadapi rakyat.

Berita Puan Maharani
{{caption}}
Tutup Masa Sidang DPR, Puan Soroti Lonjakan PHK Hingga Dampak Tarif Trump

Puan mengingatkan, saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak.

Tarif Trump
{{caption}}
Puan Minta Pemerintah Tindaklanjuti Data BPS soal 7 Juta Pengangguran di RI External Inbox

Puan juga mendorong Komisi IX DPR melakukan pengawasan terhadap langkah pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan.

Berita Update
{{caption}}
Puan Maharani Dorong Pemerintah Siapkan Akses dan Dukungan bagi Korban PHK

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

Berita Update
{{caption}}
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Puan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.

Sritex pailit
{{caption}}
May Day 2024, Puan Minta Pemerintah Pastikan Buruh Dapat Jaminan Masa Tua

Puan menilai, perlindungan terhadap buruh sangat penting di tengah banyaknya tantangan global saat ini.

May Day
{{caption}}
Data KSPI Ungkap Ratusan Buruh Kena PHK pada Mei 2026, Ini Faktor Penyebabnya

KSPI menginformasikan bahwa pada Mei 2026, terdapat ratusan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

berita update
{{caption}}
PHK Baru di Industri Teknologi, LinkedIn Disebut Bakal Rumahkan 5 Persen Karyawannya

Tidak seperti perusahaan teknologi lainnya, LinkedIn melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan disebabkan oleh kecerdasan buatan (AI).

berita update
{{caption}}
Perkebunan Kaltim: Pilar Ekonomi Penopang Ratusan Ribu Pekerja di Tengah Badai Efisiensi Tambang

Sektor perkebunan Kaltim kokoh sebagai pilar ekonomi, menyerap 354.000 pekerja, menawarkan harapan di tengah efisiensi industri pertambangan yang mengancam PHK.

disbun kaltim
{{caption}}
Program MBG Buka Lapangan Kerja Baru, Eks Korban PHK Massal Kini Bisa Menafkahi Keluarga

Setelah mengalami pengangguran selama lima bulan akibat pemutusan hubungan kerja massal, Suranto kini berhasil bangkit berkat program MBG.

berita update
{{caption}}
Gubernur Sumut Perjuangkan Kepastian Pesangon Buruh PBPH PT TPL Pasca-Pencabutan Izin

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bergerak cepat memperjuangkan kepastian pesangon buruh PBPH PT Toba Pulp Lestari setelah izin perusahaan dicabut, menimbulkan kekhawatiran ribuan pekerja.

bobby nasution
{{caption}}
Permintaan Sewa Mobil Jelang Mudik Lebaran 2026 Lesu

Permintaan sewa mobil di seluruh Indonesia menjelang musim mudik Lebaran 2026 dilaporkan mengalami stagnasi, bahkan menunjukkan penurunan.

arus mudik
{{caption}}
Puan Tegaskan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Bawa Perubahan yang Berdampak dan Nyata

Keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata.

berita update
{{caption}}
Puan Sebut Rapat Paripurna DPR Kali ini Spesial karena Presiden Prabowo Hadir Langsung

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.

prabowo subianto
{{caption}}
Di Hadapan Prabowo, Puan Tegaskan DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat

DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden.

berita update
{{caption}}
Puan Minta Pemerintah Beri Ketepatan Informasi soal Hantavirus untuk Hindari Kepanikan Masyarakat

Hantavirus merupakan kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut.

berita update
{{caption}}
Puan: Budaya Pilah Sampah Harus Jadi Gerakan Nasional Demi Lindungi Kesehatan dan Masa Depan Kota

Aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga ke dalam empat kategori yakni sampah organik, anorganik, bahan berbahaya.

ketua dpr
{{caption}}
AHY Ungkap Risiko Tinggi Perlintasan Sebidang, Banyak Tanpa Sistem Pengaman

Pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area-area yang dianggap rawan.

ahy