Dahlan Iskan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.15 WIB.
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dahlan Iskan sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
Eks Menteri BUMN periode 2011-2014 itu hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.15 WIB. Dia belum bersedia berbicara banyak soal pemanggilannya ini.
"Enggak ngerti, masih lama jam 10, saya pikir macet tadi. Ini ada ruang tunggu, yah," ucap Dahlan Iskan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (14/9).
Pemeriksaan Dahlan Iskan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan Kamis, 7 September 2023.
Diketahui KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina. KPK belum mengumumkan detail terkait kasus itu.
Meski demikian, KPK menyatakan bakal segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) PT Pertamina.
merdeka.com
Alex mengatakan, pihaknya memilih berhati-hati dalam mengusut kasus ini. Menurut Alex, dalam mengusut sebuah kasus pihaknya tak bisa sembarangan.
"Sesuatu yang belum kita umumkan berarti kan sifatnya masih, ya, secret-lah, belum boleh diungkap. Nanti kalau saya ngomong, nanti TKP-nya jadi terganggu," kata Alex.
Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji, Dewan Komisaris PT Pertamina 2010-2013 Evita Herawati Legowo, dan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Anny Ratnawati.
KPK juga sempat memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan.
Selain Karen, KPK juga memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang lainnya, yakni pihak swasta bernama Hari Karyulanto, Yenni Andayani, dan Dimas Mohamad Aulia.
merdeka.com
Mereka sebelumnya sempat dicegah ke luar negeri sejak Juni 2022 hingga Desember 2022. Masa pencegahan awal mereka berakhir pada 8 Desember 2022.
Dengan habisnya masa cegah awal, KPK memperpanjangnya lantaran masih membutuhkan waktu mengusut kasus ini. Perpanjangan pencegahan ke luar negeri terhadap mereka dilakukan hingga Juni 2023.
"Cegah tersebut dimulai bulan Desember 2022 hingga Juni 2023," kata Ali.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato dalam Rakernas IV PDIP dengan tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat'.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
Prabowo Subianto menjadi salah satu tamu dalam acara HUT ke-75 Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
Potret warung sate langganan Presiden RI saat berkunjung ke Yogyakarta.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
Aktivitas belajar normal dialihkan ke kegiatan doa bersama dan trauma healing yang dilakukan para siswa, guru, dan stakeholder SDN 06 Petukangan Utara.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
Ravi Atqiyah sempat kirim 'surat' permohonan bertemu ke Jenderal Dudung Abdurachman setelah disarankan oleh seorang Ulama.
Baca Selengkapnya
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan jadi tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca Selengkapnya
Tersangka lainnya, yang seorang mitra perusahaan, juga sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Baca Selengkapnya
Windi memberikan suntikan dana itu secara langsung di parkiran Hotel Grand Hyatt, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sahat juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar.
Baca Selengkapnya
Uang tersebut mengalir ke Komisi I DPR dan BPK lewat perantara bernama Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca Selengkapnya
For You