Merdeka.com - Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mengeluarkan edaran kepada sekolah mulai TK hingga SMP untuk mengatur jadwal penjemputan anak. Edaran itu untuk meredam isu penculikan anak yang meresahkan orangtua.

Edaran bersifat penting itu bernomor: 339/9025/100.01 perihal Penjemputan Peserta Didik, dan diteken Kepala Dinas Pendidikan Asli Nuryadin. Ada 7 poin dalam surat edaran tertanggal 12 Desember 2019 itu.

"Benar, edaran itu saya teken dan edarkan kepada seluruh sekolah TK hingga SMP di Samarinda," kata Asli, ditemui merdeka.com di kantornya, Kamis (19/12).

Asli menerangkan, edaran itu menyusul peristiwa hilangnya balita Ahmad Yusuf Ghazali, saat berada di dalam sekolah PAUD, Jumat (22/11) lalu. Balita Yusuf sendiri, ditemukan meninggal dunia mengenaskan, 16 hari kemudian, Minggu (8/12).

"Kejadian di PAUD itu, jadi obrolan orangtua, karena isu penculikan. Jadi kami di Disdik, mengeluarkan edaran itu. Diantaranya, bahwa sekolah harus tahu, utama anak usia dini, siapa yang menjemput saat pulang sekolah," ujar Asli.

"Edaran itu agar sekolah dan orangtua, melalui komite, melalui paguyuban orangtua, bisa saling komunikasi. Nanti, kalau tidak ada komunikasi, bisa saling menyalahkan. Nah itu, kita minimalisir," tambahnya.

Dia menggarisbawahi, edaran itu tidak sama sekali membuat resah orangtua. Melainkan, upaya pemerintah kota, agar kejadian di PAUD itu, menjadi pembelajaran bersama banyak pihak.

"Pendidikan itu kan kolaborasi antara masyarakat, orangtua dan sekolah. Kita buat formula, semua anak, mesti aman. Terlebih lagi, anak usia dini. Daripada terjadi masalah pada anak kita, dan saling menyalahkan," terangnya.

"Dan juga, kalau ada 2 pintu keluar dan masuk sekolah, mesti jadi satu supaya memudahkan kontrol, dan pengawasan. Juga, CCTV penting. Kalau ada kerjasama dan pemahaman yang baik dari sekolah dan orangtua melalui paguyuban dan komite sekolah, bisa bersama menyediakan CCTV di sekolah," tutup Asli.