BWS Kalimantan IV Intensifkan Normalisasi Sungai Samarinda, Anggaran Tanggul Disiapkan 2026

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda mempercepat program normalisasi sungai guna mengatasi banjir Samarinda, dengan peninggian tanggul Sungai Karang Mumus dan anggaran disiapkan 2026.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda bersama pemerintah daerah semakin gencar melakukan program normalisasi sungai. Langkah ini menjadi strategi utama dalam penanganan banjir yang kerap melanda ibu kota Kalimantan Timur. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali air di wilayah tersebut.

Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Andri Rahmanto Wibowo, menyatakan bahwa peninggian tanggul di Sungai Karang Mumus, khususnya Kelurahan Dadi Mulia, menjadi fokus utama. Anggaran untuk proyek krusial ini direncanakan tersedia pada tahun 2026 mendatang. Upaya fisik ini penting mengingat tingginya curah hujan serta pengaruh pasang surut air laut.

Genangan air seringkali terjadi di berbagai titik vital Samarinda akibat kondisi geografis dan iklimnya. BWS memastikan penanganan banjir dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup pengerukan sedimen serta penguatan tebing sungai demi meningkatkan kapasitas tampung air secara signifikan.

Upaya Komprehensif BWS Kalimantan IV dalam Normalisasi Sungai Samarinda

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda secara aktif mengintensifkan program normalisasi sungai di berbagai titik rawan banjir. Fokus utama adalah peninggian tanggul di Sungai Karang Mumus, khususnya di area Kelurahan Dadi Mulia. "Insya Allah nanti pada 2026 sudah ada anggarannya," kata Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda Andri Rahmanto Wibowo.

Upaya ini sangat penting mengingat kondisi geografis Samarinda yang rentan terhadap banjir akibat curah hujan tinggi. Selain itu, pengaruh pasang surut air laut juga kerap memperparah genangan di sejumlah wilayah perkotaan. BWS berkomitmen untuk melakukan penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penanganan banjir yang dilakukan BWS meliputi pengerukan sedimen sungai secara berkala untuk menjaga kedalaman. Selain itu, penguatan tebing sungai juga menjadi prioritas guna mencegah erosi dan meningkatkan kapasitas aliran air. Langkah-langkah ini bertujuan agar sungai mampu menampung debit air lebih besar.

Peran Dinas PUPR Samarinda dalam Pengendalian Banjir

Selain BWS, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda juga berperan aktif dalam upaya pengendalian banjir. Dinas PUPR merencanakan pembangunan sistem drainase secara masif di kawasan perkotaan sepanjang tahun 2025. Proyek ini akan meningkatkan kemampuan kota dalam mengalirkan air hujan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Samarinda, Darmadi, menjelaskan bahwa perbaikan konektivitas antarsaluran drainase terus diupayakan. Tujuannya adalah agar aliran air hujan dapat segera masuk ke sungai utama tanpa hambatan berarti. Sistem drainase yang terintegrasi menjadi kunci penanganan banjir.

Pembangunan kolam-kolam retensi juga menjadi prioritas pemerintah kota untuk menahan sementara debit air berlebih. Kolam retensi ini berfungsi sebagai penampungan sementara sebelum air dialirkan secara terkendali ke pembuangan akhir. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi dampak genangan di permukiman warga.

Tantangan dan Solusi Jangka Panjang Normalisasi Sungai Samarinda

Pengamat Hidro-Oseanografi Idris Mandang mengingatkan bahwa normalisasi sungai adalah solusi jangka pendek yang harus diimbangi dengan pembenahan lingkungan hulu. Topografi Samarinda yang hampir sejajar dengan muka air laut membuatnya rentan terhadap fenomena backwater. Fenomena ini terjadi saat air laut pasang bertemu debit hujan tinggi.

Laju sedimentasi yang mencapai jutaan ton per tahun dari aktivitas di hulu sungai menjadi tantangan serius. Sedimentasi ini mempercepat pendangkalan Sungai Mahakam dan anak sungainya, mengurangi kapasitas tampung air. Oleh karena itu, pengelolaan hulu sungai menjadi sangat krusial untuk keberlanjutan program normalisasi.

Sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci keberhasilan dalam merekayasa sistem tata air. Masyarakat juga diharapkan mendukung upaya pemerintah dengan menjaga kebersihan drainase. Selain itu, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai yang menghambat akses alat berat juga sangat penting.

Sumber: AntaraNews