Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bupati Madiun bantah daerahnya pernah jadi basis PKI

Bupati Madiun bantah daerahnya pernah jadi basis PKI Penggalan film G 30 S/PKI. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Bupati Madiun Muhtarom membantah daerahnya jadi basis Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Muhtarom, Madiun disebut sebagai basis PKI karena kebetulan pimpinan PKI pernah mengadakan rapat di daerahnya pada tahun 1948.

"Madiun bukan daerah komunis," katanya saat memimpin Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tanggal 1 Oktober pada tahun 2013 di Madiun, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/10).

Upacara yang berlangsung sangat sederhana dan khidmat dengan upacara bendera di Monumen Kresek, Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun itu diikuti seluruh pejabat dan Forpimda di wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Forpimda Koordinator, perwakilan siswa, mahasiswa, guru, serta karyawan BUMN dan BUMD setempat.

Dalam upacara tersebut, Bupati Madiun menyampaikan keinginannya untuk melepas predikat Madiun sebagai daerah atau basis PKI yang dinilai negatif.

"Pada tahun 1948, Muso dan kawan-kawannya pernah mengadakan rapat di sini dan ditumpas oleh pemerintah, sehingga kami ingin mengubah citra yang terlanjur melekat kepada umum bahwa Madiun dikenal sebagai basis atau kota PKI," katanya.

Untuk melepas julukan tersebut, pihak Pemkab maupun Pemkot Madiun terus memaksimalkan pembangunan dan memunculkan potensi bidang lain yang lebih baik dan positif.

"Upacara ini sebagai peringatan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan keutuhan NKRI dan Pancasila dari ideologi komunis," ujarnya.

Menurut dia, melalui peringatan tersebut, pengamalan ideologi Pancasila oleh masing-masing individu warga negara di wilayah Madiun khususnya, dapat lebih baik lagi.

"Semua warga negara harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Terlebih bagi para generasi muda yang mulai melupakan pedoman Pancasila dan lebih menyukai budaya asing," ungkap dia.

Secara terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Madiun, Hery Supramono, menambahkan, untuk lepas dari julukan tersebut, pihak Pemkab Madiun telah mengoptimalkan potensi di bidang industri, perdagangan, pendidikan, dan wisata sejarah.

"Monumen Kresek yang menjadi saksi sejarah, misalnya, akan dimunculkan potensinya sebagai objek wisata sejarah. Saat ini, pemkab terus berbenah," kata Hery.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Madiun selalu digelar di Monumen Kresek setiap tahunnya. Panitia pelaksananya bergantian antara jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Kota Madiun.

"Tahun ini, jatah Kabupaten Madiun yang menjadi panitianya, sehingga upacara dipimpin oleh Bupati Madiun Muhtarom," kata Hery.

Dipilihnya Monumen Kresek sebagai tempat upacara karena lokasi tersebut merupakan bekas tempat pembantaian korban pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Korban yang dibantai adalah para tokoh masyarakat, ulama, dan pejabat pada waktu itu yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Untuk mengenang jasa mereka dalam mempertahankan ideologi Pancasila, pemerintah akhirnya membangun sebuah monumen di tempat tersebut. Monumen itu akhirnya diberi nama Monumen Kresek karena berada di Desa Kresek dan menjadi salah satu objek wisata sejarah di Kabupaten Madiun.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat

Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU

Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali Jika Mangkir Lagi Pemeriksaan
KPK Pastikan Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali Jika Mangkir Lagi Pemeriksaan

Proses praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang mulai berjalan di pengadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan.

Baca Selengkapnya
Maju Pilgub Banten, Airin Daftar ke 5 Partai
Maju Pilgub Banten, Airin Daftar ke 5 Partai

Airin telah mengikuti penjaringan bakal calon gubernur di PDI Perjuangan, PKB, NasDem, PAN dan PSI.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Baca Selengkapnya
Pesan Cak Imin untuk Calon Kepala Daerah PKB: Niatkan Maju Pilkada untuk Majukan Daerah
Pesan Cak Imin untuk Calon Kepala Daerah PKB: Niatkan Maju Pilkada untuk Majukan Daerah

Cak Imin juga mengajak seluruh cakada untuk menjadikan pilkada sebagai momentum mewujudkan perbaikan dan perubahan di setiap lini.

Baca Selengkapnya