Bupati Cianjur Kena OTT KPK, Emil Sebut Sudah Bangun sistem Cegah Korupsi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Cianjur pada Rabu (12/12). KPK menangkap enam orang yang terdiri dari Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, kepala dinas, kepala bidang, dari unsur MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan pihak lain.

Mendapat kabar itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan pembangunan sistem pencegahan korupsi tidak akan berpengaruh jika integritas kepala daerahnya tidak baik.

Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan bahwa ia selalu mengingatkan kepada semua kepala daerah di Jawa Barat untuk menjaga integritas, melayani masyarakat dan profesional.

"Tugas saya adalah menjalankan undang-undang, memberikan bimbingan, nasehat, termasuk nasehat ke diri saya sendiri. Tetapi ujungnya itu kan pilihan keputusan batin dari setiap individu. Niat di dunia ini mencari nafkah atau memang mau membawa perubahan," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/12/2018).

"Kalau memang niatnya mencari nafkah biasanya selalu bermodus kan. Sagala we diteangan (Segala dicari). Jadi kalau disebut sedih sangat sedih, kalau disebut prihatin sangat prihatin," lanjutnya.

Ia mengklaim beragam upaya sudah dilakukan dalam membangun sistem untuk mencegah tindak korupsi. Di antaranya, membangun sistem online untuk perizinan. Lalu, memerintahkan Sekda untuk terus berkomunikasi dengan KPK.

Sudah berkali-kali dalam forum, Emil berkumpul dengan para kepala daerah membahas dan mengingatkan bahaya korupsi. Dengan begitu, problem sesungguhnya ia nilai bukan selalu pada sistem dari pemerintah, tetapi pada pola pikir Kepala Daerah.

"Eh kalau masih jebol juga saya sangat prihatin lah. Dan saya tidak akan berhenti untuk terus mengingatkan. Kira-kira begitu," jelasnya.

Di samping itu, ia mengatakan terakhir bertemu dengan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dalam acara peresmian alun-alun Cianjur. "Itu komunikasi saya terakhir," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, mereka ditangkap setelah KPK mendapat bukti awal dugaan telah terjadi transaksi suap terhadap Penyelenggara Negara. KPK juga menyita barang bukti uang suap yang diduga dikumpulkan oleh kepala sekolah.

"Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar," ujar Febri melalui pesan singkatnya, Rabu (12/12).

KPK mendapat indivasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk Kepala Daerah.

"KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke Bupati," tegasnya.

Febri melanjutkan, saat ini tim sedang bekerja dan belum dapat memberikan indivasi yang lebih rinci. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan.

"Hasilnya akan disampaikan secara lebih lengkap," tutupnya.