Merdeka.com - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk Provinsi Jawa Barat terkait rencana kebijakan yang memprioritaskan warga lokal dapat bekerja di industri Kabupaten Bekasi.

Eka menuturkan akan menerapkan aturan yang mewajibkan industri untuk menerima 30 persen warga lokal dari kebutuhan tenaga kerjanya. Selain itu, Pemkab Bekasi akan menggelar berbagai pelatihan kerja untuk mengurangi pengangguran di daerahnya.

"Ada regulasi juga di kita (Pemkab Bekasi), bahwa ada kewajiban bagi pengusaha terkait dengan izin juga nanti untuk berpartisipasi 30 persen bisa menerima tenaga lokal. Kalau memang (tenaga kerja lokal) belum mampu nanti diharapkan bisa dilatih biar mampu," kata Eka, Jumat (14/6).

Masalah pengangguran menjadi salah satu dari tiga program prioritas Pemkab Bekasi. Eka juga mengungkapkan beberapa fokus yang akan segera dilaksanakan dalam periode kepemimpinannya hingga 2022 ini tetap mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

Program kerja menjadi perhatiannya itu di antaranya masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif.

"Kita akan fokus dalam beberapa hal. Masalah kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, tadi juga terkait dengan ketenagakerjaan. Terus untuk selanjutnya ekonomi kreatif, termasuk infrastruktur," ujar Eka.

Terkait pendidikan, Eka mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat agar peserta didik untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat dapat digratiskan. Selain itu, akan ada upaya juga untuk membangun dan memperbaiki beberapa gedung sekolah.

"Pendidikan, kita rencananya bagaimana agar SMA/sederajat kita upayakan ke depan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (Jawa Barat) untuk bagaimana menggratiskan," tukasnya.

Eka juga berkomitmen agar pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal, sehingga akan ada dalam pengawasannya langsung. "Pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan publik juga menjadi prioritas, fokus saya saat ini. Kita ingin semuanya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat harus maksimal dan saya akan terjun langsung untuk mengontrolnya," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas nama Presiden Republik Indonesia melantik Eka Supriatmaja sebagai Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Rabu (12/6).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.32-1192 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat atas nama Eka Supriaatmaja. Ditetapkan di Jakarta, 24 Mei 2019.

Saat pelantikan, Ridwan Kamil, berpesan agar Eka menjaga integritasnya sebagai kepala daerah. Emil, sapaannya, tidak ingin kasus yang dialami Neneng kembali terulang. Apalagi, di Kabupaten Bekasi banyak proyek dan industri.

"Godaan-godaan, hal-hal dari pihak ketiga ini banyak sekali, maka kalau benteng integritasnya patah akan repot ya, maka saya mendoakan sekali jangan sampai jatuh (ke kasus korupsi) dua kali," kata Emil.

Mengenai proyek Meikarta, pria yang akrab disapa Emil ini masih memonitor perkembangan kasus hukumnya. Meski begitu, langkah teknis akan dilakukan dengan Pemerintah Bekasi termasuk membahas soal pembebasan lahan.

"Setelah Pak Eka dilantik, nanti kita akan rapat bahas. Kemarin agak terkendala karena mendiskusikannya belum afdol. Makanya nanti akan bahas termasuk urusan pembebasan segala rupa," terangnya.

"Saya akan minta ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) status persidangannya sudah 100 persen atau belum. Kalau belum, saya enggak akan bergerak untuk merumuskan masalah-masalah lanjutan. Takut nanti disangka lagi ada hal-hal yang mengganggu proses-proses," sambung Emil.

Diketahui, Eka menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi mendampingi Neneng Hasanah Yasin yang berhalangan tetap. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku Eka diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi.

Pada Maret 2019 lalu, Neneng pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Bekasi karena ingin fokus menjalani proses hukumnya.

Setelah mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan pada 29 Mei 2019 lalu, sesuai aturan yang berlaku Eka pun harus dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif.