Bukan Penindakan, Sinergi Pemprov BPKP Sulut Utamakan Pencegahan Korupsi di Tata Kelola Keuangan

Sinergi Pemprov BPKP Sulut resmi terjalin untuk fokus pada pencegahan korupsi, bukan penindakan. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan daerah demi kemajuan Sulut.

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut. Kolaborasi ini berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang lebih proaktif di lingkungan pemerintahan daerah.

Inisiatif ini diumumkan oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus di Manado pada Rabu, 22 Oktober, sebagai langkah konkret untuk memperkuat tata kelola keuangan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, sekaligus mendorong kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara.

Sinergi ini menekankan pentingnya langkah preventif dalam menghadapi potensi penyimpangan anggaran. Kedua belah pihak berkomitmen untuk berdiskusi, memberikan arahan, dan melakukan penilaian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi sebelum penindakan hukum diperlukan.

Mengedepankan Pencegahan, Menghindari Penindakan

Gubernur Sulut Yulius Selvanus menegaskan bahwa fokus utama dari kerja sama ini adalah pencegahan. Menurutnya, BPKP memiliki peran krusial dalam melakukan penilaian dan memberikan masukan agar pemerintah provinsi dapat mengambil langkah antisipatif.

"Kami membangun sinergitas dengan BPKP, salah satunya adalah melakukan pencegahan," kata Gubernur Yulius. Ia menambahkan, "Tentu ada langkah pencegahan, jangan penindakan lebih dulu. Nah, BPKP siap melakukan kolaborasi, memberikan arahan, berdiskusi, salah satunya untuk pencegahan."

Langkah penindakan hukum, menurut Gubernur Yulius, akan menjadi opsi terakhir apabila upaya pencegahan tidak membuahkan hasil. "Dalam pencegahan kalau tidak bisa dilakukan, ya penindakan. Kami berharap penindakan tidak terjadi, dan pencegahan yang dilakukan," ujarnya, menunjukkan komitmen kuat terhadap upaya preventif.

Gubernur yakin bahwa dengan sinergi Pemprov BPKP Sulut, tantangan di masa depan dapat dihadapi bersama. Kedua institusi ini akan berkolaborasi untuk memajukan Sulawesi Utara melalui tata kelola keuangan yang akuntabel dan bebas korupsi.

Komitmen BPKP Mengawal Visi Misi Daerah

Kepala BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung penuh pemerintah daerah. BPKP memiliki komitmen kuat untuk membantu dalam tindakan pencegahan korupsi serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

"Kami juga siap bersama pemerintah provinsi dari sisi pencegahan sekaligus juga mencapai tujuan pemerintah daerah," ujar Heru. Ia menambahkan bahwa BPKP akan mengawal setiap visi dan misi yang telah dijanjikan oleh pemerintah daerah kepada rakyatnya.

Heru Setiawan, yang baru saja dikukuhkan sebagai pejabat definitif setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas, menegaskan bahwa BPKP akan menjadi mitra strategis. Keterlibatan BPKP diharapkan dapat memberikan pendampingan yang efektif dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulawesi Utara.

Melalui sinergi Pemprov BPKP Sulut ini, diharapkan tercipta ekosistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Sumber: AntaraNews