BPS Gayo Lues Kebut Pendataan Bencana untuk Rehabilitasi Pascabencana

Badan Pusat Statistik (BPS) Gayo Lues, Aceh, tengah gencar melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data akurat yang akan menjadi dasar penentuan kebijakan rehabilitasi pascabencana di wilayah tersebut. Proses pendataan ini berlangsung hingga 3 Februari 2026, mencakup berbagai aspek kehidupan warga yang terkena dampak.

Petugas Pemeriksa Lapangan dari Tim Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana (R3P) BPS Gayo Lues, Febby Adrian, menyatakan bahwa timnya telah mendata 19 desa. Desa-desa ini berfungsi sebagai percontohan dari total 148 desa yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, di seluruh Gayo Lues. Pendataan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai skala kerusakan dan kebutuhan masyarakat.

Data yang dikumpulkan sangat beragam, meliputi jumlah rumah yang hilang, kondisi mata pencarian masyarakat, status sosial-ekonomi, serta bantuan yang sudah diterima. Selain itu, pendataan juga mencakup kerusakan infrastruktur publik seperti masjid, jalan, dan jembatan. Akurasi data ini krusial untuk memastikan bantuan dan program rehabilitasi tepat sasaran dan efektif.

Proses dan Cakupan Pendataan BPS

Proses pendataan yang dilakukan oleh BPS Gayo Lues melalui Tim R3P berlangsung secara sistematis di 19 desa percontohan. Febby Adrian menjelaskan bahwa pemilihan desa percontohan ini bertujuan untuk mendapatkan representasi data yang valid sebelum diterapkan pada seluruh desa terdampak. Langkah ini memastikan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan informasi penting.

Tim R3P BPS Gayo Lues mengumpulkan berbagai jenis data yang krusial untuk perencanaan rehabilitasi. Data tersebut mencakup identifikasi rumah yang hilang akibat bencana, analisis mata pencarian utama masyarakat yang terganggu, serta kondisi sosial-ekonomi terkini. Pendataan ini juga mendokumentasikan jenis-jenis bantuan yang telah diterima oleh warga terdampak, menghindari tumpang tindih bantuan.

Tidak hanya itu, pendataan juga menitikberatkan pada kerusakan infrastruktur vital. Fasilitas umum seperti masjid, jalan penghubung, dan jembatan yang rusak atau hancur turut didata secara detail. Harapannya, data yang lengkap ini akan memungkinkan pemerintah untuk bertindak cepat dalam menyalurkan bantuan atau membangun hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Harapan Masyarakat Terdampak Bencana

Pendataan yang dilakukan oleh BPS Gayo Lues disambut positif oleh masyarakat terdampak, salah satunya Mat Pasa, warga Desa Paloh. Rumahnya yang hilang tersapu banjir dan tanah longsor menjadi bukti nyata dampak parah bencana. Ia sangat berharap pendataan ini dapat memberikan kejelasan mengenai nasib tempat tinggalnya di masa depan.

Mat Pasa mengungkapkan keinginannya untuk tetap bisa menetap di lokasi yang sama jika memungkinkan. Namun, ia juga terbuka terhadap opsi relokasi jika memang tidak ada pilihan lain. Baginya, yang terpenting adalah adanya kepastian tempat tinggal dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga, di mana pun lokasi tersebut.

Harapan serupa juga dirasakan oleh banyak warga lain yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Mereka menantikan tindakan konkret dari pemerintah setelah data terkumpul. Kejelasan mengenai skema bantuan, pembangunan hunian, serta pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama bagi para penyintas bencana di Gayo Lues.

Langkah Pemerintah dalam Penanganan Pascabencana

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya terus berkolaborasi aktif dalam memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sinergi ini menunjukkan komitmen serius dalam penanganan darurat hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Presiden RI Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan upaya pemulihan di tiga provinsi terdampak. Pembentukan Satgas ini menunjukkan prioritas pemerintah terhadap penanganan pascabencana secara cepat dan terkoordinasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut. Penunjukan ini menegaskan pentingnya peran koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan efisien. Satgas ini berupaya memastikan bahwa bantuan dan pembangunan pascabencana dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews