BP3MI Riau Pulangkan 2.707 PMI Bermasalah dari Malaysia Sepanjang 2025

Pekanbaru, Indonesia – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau mencatat angka signifikan dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 2.707 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah telah dideportasi dan dipulangkan dari Malaysia melalui Riau. Angka ini menunjukkan tingginya kasus migrasi nonprosedural dan kompleksitas masalah yang dihadapi para pekerja migran di negara tetangga.

Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu, menjelaskan bahwa persoalan yang menimpa para PMI sangat bervariasi. Mulai dari habis masa kontrak kerja, pelanggaran izin tinggal atau overstay, hingga tidak memiliki dokumen resmi yang sah. Lebih lanjut, beberapa PMI bahkan menjadi korban penipuan atau eksploitasi di negara penempatan.

Setibanya di Riau, para PMI ini tidak lantas dilepas begitu saja. BP3MI Riau memastikan mereka menerima layanan pendampingan komprehensif, termasuk fasilitas transportasi untuk kembali ke daerah tujuan masing-masing. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja migran Indonesia.

Tingginya jumlah PMI bermasalah yang dipulangkan dari Malaysia sepanjang 2025 mengindikasikan masih maraknya praktik keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural. Malaysia sendiri merupakan destinasi kerja terbesar bagi warga Indonesia, khususnya dari wilayah Sumatera. Faktor-faktor seperti habis kontrak, overstay, ketiadaan dokumen resmi, serta menjadi korban penipuan atau eksploitasi menjadi alasan utama pemulangan ribuan PMI ini.

Data BP3MI Riau menunjukkan bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi penyumbang PMI bermasalah terbanyak yang dipulangkan. Sebanyak 624 PMI berasal dari provinsi tersebut, diikuti oleh Jawa Timur dengan 542 orang. Angka ini menyoroti perlunya perhatian lebih pada wilayah-wilayah dengan tingkat migrasi nonprosedural yang tinggi.

Berikut adalah rincian asal daerah PMI bermasalah yang dipulangkan melalui BP3MI Riau sepanjang tahun 2025:

• Sumatera Utara: 624 orang
• Jawa Timur: 542 orang
• Aceh: 473 orang
• Nusa Tenggara Barat: 259 orang
• Riau: 146 orang
• Jambi: 144 orang
• Jawa Barat: 107 orang
• Sumatera Barat: 78 orang
• Jawa Tengah: 59 orang
• Lampung: 54 orang
• Nusa Tenggara Timur: 46 orang
• Sumatera Selatan: 33 orang
• Kepulauan Riau: 32 orang
• Bengkulu: 20 orang
• Banten: 19 orang

Kasus pengiriman PMI nonprosedural merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari berbagai pihak. BP3MI Riau menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh PMI mendapatkan perlindungan maksimal selama proses pemulangan. Perlindungan ini mencakup konseling dan bantuan lanjutan bagi mereka yang membutuhkan, guna membantu mereka beradaptasi kembali di tanah air.

Selain penanganan pemulangan, BP3MI Riau juga secara aktif mengimbau masyarakat agar tidak lagi berangkat ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal. Edukasi terus diberikan mengenai bahaya bekerja ke luar negeri secara ilegal serta pentingnya mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko masalah bagi pekerja migran di masa mendatang dan memastikan mereka bekerja secara legal dan aman.

“Pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memfasilitasi PMI yang mengalami kendala di luar negeri. Kami hadir untuk memastikan setiap pekerja migran mendapatkan perlindungan maksimal, serta memberikan edukasi agar mereka dapat bekerja secara legal dan aman di luar negeri,” tegas Fanny Wahyu, Kepala BP3MI Riau. Pernyataan ini menggarisbawahi upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terjamin bagi Pekerja Migran Indonesia.

Sumber: AntaraNews