Berantas Korupsi, Prabowo Akan Tingkatkan Kesejahteraan Para Penegak Hukum

Merdeka.com - Strategi Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dalam memberantas persoalan hukum, dengan meningkatkan kesejahteraan para penegak hukum. Menurutnya dengan strategi tersebut, para penegak hukum bisa berintegritas sehingga tidak mudah menerima godaan suap.

"Kami dalam menghadapi masalah hukum, korupsi, HAM dan terorisme, kami ingin menuntaskan dari muara masalah. Kita harus cukupkan untuk menjamin kualitas hidup para penegak hukum, sehingga dia tidak bisa dikorupsi, tidak bisa digoda koruptor yang akan menyogok atau mempengaruhi," kata Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Visi Prabowo adalah Indonesia Menang. Menurutnya, pemilihan visi tersebut beranjak dari kondisi Indonesia saat ini yang menurutnya berada dalam situasi tidak menguntungkan. Solusinya, menurut Prabowo, pengelolaan sumber daya alam harus maksimal dan didukung pemerintahan serta penegak hukum yang bersih.

"Ciri negara berhasil adalah swasembada pangan, air bersih dan pemerintahan harus kuat. Hakim, jaksa, polisi harus unggul, harus baik agar tidak diragukan integritasnya," terangnya.

Prabowo juga menjanjikan keadilan dan hukum yang tidak tebang pilih. "Kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Kita yakin dengan negara yang kuat bisa menegakkan kepastian hukum untuk kita semua, bukan untuk orang kaya saja. Keadilan, keamanan, kemakmuran untuk semua," pungkas Prabowo.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan akan memberikan kepastian hukum untuk semua. "Hukum tidak tebang pilih. Kita pastikan hukum menghadirkan rasa keadilan," terang Sandiaga.

Debat perdana capres dan cawapres 2019 digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Moderator dalam debat kali ini adalah Imam Priyono dan Ira Koesno. Tema yang diangkat yakni Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Panelis dalam debat capres kali ini yaitu Guru Besar Hukum UI, Hikmahanto Juwana, mantan Ketua MA Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, ahli Tata Negara Bivitri Susanti, ahli Tata Negara Margarito Kamis. Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo dipastikan tidak hadir demi menjaga independensi KPK.