Benarkah Ada Pihak yang Ingin Mengacaukan Pelantikan Jokowi?

Kamis, 26 September 2019 06:00 Reporter : Syifa Hanifah
Benarkah Ada Pihak yang Ingin Mengacaukan Pelantikan Jokowi? Jokowi Konpres Revisi UU KPK. ©2019 Liputan6.com/HO/Kurniawan

Merdeka.com - Kurang dari satu bulan lagi, Jokowi-Ma'ruf Amin akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Jelang pelantikan, kondisi tanah air memanas.

Hal ini dimulai dari kerusuhan di Papua sampai puncaknya demo penolakan sejumlah revisi UU yang berakhir ricuh di Gedung DPR, Selasa (24/9) lalu.

Pemerintah pun menuding ada upaya untuk mengacaukan pelantikan presiden Jokowi pada Oktober 2019. Benarkah ada pihak yang ingin mengacaukan pelantikan Presiden Jokowi? Berikut ulasannya:

1 dari 3 halaman

Ada Pihak yang Ingin Kacaukan Pelantikan Presiden

Menko Polhukam Wiranto menyiratkan ada sekelompok yang mencoba untuk mengacaukan suasana pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, terlebih jelang pelantikan. Hal ini terkait kerusuhan di Papua hingga demo menolak sejumlah revisi UU dan berakhir ricuh pada Selasa (24/9) lalu.

"Kalau ditanya aman apa tidak? Ya Insya Allah terjaga. Karena itu, proses yang sudah melalui jalan panjang. Rakyat sudah mengakui. Kita harus konsisten. Jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9).

Oleh karena itu, dia meminta agar tidak ada pihak-pihak yang berniat membuat onar atau mengacaukan pelantikan tersebut. "Membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah yang ujung-ujungnya, diduga mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," tutur Wiranto.

Dia juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi. "Jangan mudah dipancing, jangan mudah dikompori untuk masuk pada kegiatan yang inkonstitusional. Kegiatan yang justru menodai demokrasi kita," kata Wiranto.

2 dari 3 halaman

Tidak Asbun

Sependapat dengan Menko Polhukam Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga mengindikasi kerusuhan yang terjadi ada upaya untuk mengacaukan pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Setelah kita teliti, rupanya ada gerakan sistem, gerakan tambahan. Ada itu kemarin. Setelah kita tunjukkan ada. Kalian tahu. Barang sudah viral kan. Saya tanya, kalau sampai merusak membakar mobil orang. Emang begitu caranya," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9).

Saat ditegaskan kembali ada upaya ingin mengacaukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dia menyerahkan kembali agar Wiranto menjelaskannya. Namun, politisi PDIP ini membenarkan telah merapatkan hal tersebut.

"Tanya, tanya Menko Polhukam. Itu bukan otoritas (saya). Tetapi saya tahu, kami rapatkan," ungkap Yasonna.

Dia pun menuturkan, ini bukan asal bunyi saja alias asbun. Namun demikian, dirinya kembali menyerahkan kepada Wiranto untuk menjelaskan. "Adalah. Kita enggak asbun kok. Adalah. Enggak usah kita persoalkan. Ada, tanya Pak Menko," tukasnya.

3 dari 3 halaman

Moeldoko: Ada yang Ingin Jegal Pelantikan Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan ada pihak yang sengaja membuat Indonesia gaduh. Bahkan, kata dia, ada pihak tertentu yang ingin Jokowi tidak jadi dilantik sebagai Presiden 2019-2024.

"Ada yang mengharapkan seperti itu (Jokowi tidak dilantik)," kata Moeldoko di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Karena itu, lanjut Moeldoko, Jokowi kerap menggelar rapat dengan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terutama pada Senin (23/9/2019). Hal itu dilakukan untuk mengamankan Indonesia hingga masa pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Ya relatively, bahwa situasi ya memang ada prioritas prioritasnya. Setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," ucap dia.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini! [dan]

Baca juga:
Ini Sikap Aktivis 98 yang Jadi Anggota DPR Soal RUU KUHP, Menolak Atau Mendukung?
Aksi-Aksi Pasukan Marinir Hadapi Demonstran, Tanpa Kekerasan Justru Jadi Idola
Demo ke DPR, Pelajar Ini Tak Mau Dihukum Ayam Masuk Pekarangan Tetangga
Wiranto Siap Buka Ruang Dialog dengan Mahasiswa
Copot Baju Dinas, Ketua DPRD Jatim Ikut Mendukung Tuntutan Para Mahasiswa
Inilah Deretan Profesor dan Pakar Hukum yang Menyusun RUU KUHP

Topik berita Terkait:
  1. Jokowi
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini