Merdeka.com - Presiden Joko Widodo masih menunggu hasil kajian dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal mangkraknya 34 proyek listrik. Hal ini yang menyebabkan belum adanya laporan indikasi korupsi dari 34 proyek yang mangkrak sejak delapan tahun lalu atau era SBY itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belum. Dalam rapat terbatas Presiden Jokowi meminta untuk dievaluasi," ujar Jubir Kepresidenan, Johan Budi usai menghadiri undangan KPK dalam rangka perayaan hari jadi wadah pegawai KPK, Jumat (11/11).

Mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK ini menuturkan untuk melakukan audit proyek listrik tersebut memakan waktu yang cukup lama. Sebab, proyek tersebut cukup banyak, terlebih lagi pemerintah harus mengetahui proyek mana saja yang bisa diteruskan atau tidak.

Selain itu, kata Johan, pemerintah harus mengetahui secara detail faktor apa saja yang menyebabkan proyek di zaman pemerintahan SBY itu bisa mangkrak.

"Ini memang perlu dievaluasi karena ini menyangkut dana yang besar, perlu diaudit kembali apakah proyek itu bisa diteruskan. Kedua apakah proyek ini mangkraknya karena faktor apa," terangnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menginstruksikan BPKP segera mengaudit 34 proyek listrik yang mangkrak, sebelum ditindaklanjuti oleh KPK.

Jokowi menilai, banyak proyek listrik tersebut yang sudah tidak layak untuk diteruskan karena berkarat dan lainnya. Sehingga, menurut Jokowi proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.