Follow
Bahas vaksin MR, MUI akan undang Kemenkes
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membahas masalah vaksin Measles dan Rubella (MR) yang belum bersertifikat halal.
"Ya Kemenkes nanti bertemu dengan MUI, besok kita membicarakan," ungkap Ketua MUI Ma'ruf Amin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/8).
Ma'ruf mengatakan, bahwa makanan, obat-obatan hingga imunisasi harus mendapat sertifikat halal dari MUI. Termasuk untuk vaksin MR.
Menurut Ma'ruf, apabila vaksin tersebut dipandang tidak halal tetapi sangat diperlukan maka akan dipikirkan cara lainnya.
"InsyaAllah tidak ada masalah-masalah krusial, MUI akan memberikan jalan keluarnya," terang Ma'ruf.
Sebelumnya, pemberian vaksinasi MR untuk masyarakat di Kabupaten Siak, Riau, ditunda. Penundaan ini dikarenakan zat yang terkandung dalam vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal oleh MUI.
Reporter: Hanz JimenezSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca Selengkapnya
Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.
Baca Selengkapnya
Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.
Baca Selengkapnya
Sebenarnya apa hukum dari meniup makanan dan minuman panas dalam Islam? Bolehkah?
Baca Selengkapnya
Pemerintah mewajibkan PKL dan UMKM memiliki sertifikat halal
Baca Selengkapnya
Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca Selengkapnya
Edy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.
Baca Selengkapnya